WowKeren - PSSI Pusat melakukan gerakan sapu bersih pada kepengurusan PSSI cabang propinsi yang dianggap melanggar aturan. Ada 9 Pengprov yang dibekukan yakni Pengprov Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Lampung dan Bengkulu. Setelah sebelumnya, Ketua Umum Pengprov Jatim, La Nyalla Mattalitti, mengajukan keberatan, kini giliran KONI Kaltim yang tidak terima mengingat posisinya sebagai badan yang menaungi pengurus olahraga di daerah.

"Pada saat pengajuan SK pengurus PSSI Kaltim beberapa waktu lalu, salah satu lembaran pengesahan adalah rekomendasi dari KONI Kaltim, karena memang secara faktual mereka merupakan organisasi olahraga di bawah naungan KONI Kaltim. Tapi begitu dibekukan, kami tidak diajak koordinasi, ini yang saya anggap keputusan aneh," kata Ketua Binpres KONI Kaltim, Achmad Subhan. "Ini seperti taktik penjajah dulu yakni mengadu domba, untuk kepentingan tertentu tanpa mempedulikan kondisi di daerah, sungguh disayangkan."

Achmad bersikeras PSSI Kaltim bagian dari KONI Kaltim. Berdasarkan laporan, PSSI Kaltim tidak pernah melanggar aturan. Hal ini dibuktikan dengan tidak pernah adanya laporan tentang kejanggalan kepengurusan PSSI Kaltim di bawah komando Achmad Amins.

"Kalau ada kesalahan dari PSSI Kaltim, tak usah PSSI Pusat yang menjatuhkan sanksi," ujar Achmad. "Sebab KONI Kaltim juga bisa melakukan pembekuan untuk selanjutnya dilaporkan ke PSSI Pusat."

Sementara itu, Ketua Umum PSSI Pusat, Djohar Arifin, mengklaim kalau pembekuan pengurus provinsi itu sudah sesuai Statuta PSSI. Salah satu pelanggaran yang dilakukan yakni tidak hadir dalam pembicaraan soal program kompetisi Divisi Tiga PSSI.

"Sesuai statuta, pengprov harus berada dalam federasi PSSI sehingga pengprov harus melaksanakan program PSSI Pusat. Tapi kenyataannya, program PSSI itu tidak dijalankan," ujar Djohar, Senin (30/1). "Kami sudah undang mereka untuk membicarakan itu, tapi mereka tidak hadir."

Berkaitan dengan pembekuan pengprov, PSSI telah mengangkat sejumlah pejabat pengganti ketua untuk sementara. Bambang Sutoyo sebagai pejabat pelaksana di pengprov Jawa Barat, Peni Supeno di Jawa Timur di bawah pimpinan Peni Supeno, Victor Yuan di Kalimantan Timur dan Idham Samawi yang merupakan mantan Bupati Bantul di Yogyakarta.

"PSSI mmembekukan pengurus pengprov dan mengangkat orang lain untuk melaksanakan program di wilayah tersebut serta menyiapkan musdalub (Musyawarah Luar Biasa Daerah) untuk memilih pimpinan baru dari anggota pengprovnya," ujar Direktur Bidang Hukum PSSI, Finantha Rudy. "Pengangkatan dilakukan agar program PSSI berjalan di pengprov."