WowKeren - Baru-baru ini publik Indonesia dihebohkan dengan kabar adanya anggaran negara terkait pembuatan naskah pidato untuk Gubernur DK Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang senilai Rp 805 juta. Tak ingin viral berlangsung lama dan tak jelas, Ahok pun segera turun tangan untuk menyelidikinya.

Ahok menegaskan dirinya akan melakukan evaluasi terkait anggaran tersebut. Besarnya anggaran itu akan dialokasikan untuk membayar para pekerja harian lepas (PHL) ibu kota.

"Kita akan cek lagi, harusnya sudah dipangkas. Dulu kan bayar orang luar, sekarang kita enggak. Makanya kita mau tahu itu naskahnya siapa, bayarnya kemana. Bisa saja gaji (PHL) itu," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 9 September.

"Saya kan lagi mulai hitung ada berapa PNS kita sih. Makanya dengan cara TKD (tunjangan kinerja daerah) kita mulai sekarang masih curang kan? Jadi banyak PNS itu hampir enggak kerja sebetulnya. Jadi hampir semua yang kerja di DKI itu hampir 50 ribu itu PHL dan PNS 72 ribu yang kerja betul-betul itu adalah PHL yang disuruh. Itu yang saya katakan jangankan IPDN, terima PNS saja saya enggak mau terima lagi kok di DKI," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Kepala Daerah (KDH) dan Kerjasama Luar Negeri (KLN) Muhammad Mawardi, menuturkan anggaran Rp 805 juta dalam menyusun pidato gubernur digunakan untuk menggaji PHL yang bertugas menyusun naskah sambutan.

"Jadi itu untuk gaji. Gaji PHL itu kan satu orang Rp 2,7 juta, dari situ ada yang tenaga ahlinya. PHL kan enggak mungkin untuk yang kemampuannya lebih tinggi, gajinya sama. Kan ada aturan main. Jadi bervariasi. Akhirnya ketemulah angka Rp805 juta itu," jelas Mawardi.