WowKeren - Publik kini tengah menyoroti kasus penyelewengan dana anggaran Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang dikorupsi masal oleh sejumlah nama besar. Kasus ini pun membuat Presiden Joko Widodo menjadi geram dan meminta KPK untuk segera mengusut tuntas.

Menurut Jokowi, anggaran mega proyek yang dilakukan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu seharusnya dapat berjalan baik jika tidak dikorupsi beramai-ramai. "Sekarang jadi bubrah (kacau) semua gara-gara anggaran (pengadaan e-KTP) dikorup," kata Jokowi, Sabtu (11/3).

Padahal Jokowi yakin jika e-KTP seharusnya dapat menyelesaikan sejumlah persoalan administrasi kependudukan di Tanah Air. "Kalau e-KTP jadi dan benar, kita bisa selesaikan banyak sekali itu masalah. Misal urusan paspor tanpa fotokopi KTP, SIM, perbankkan, perpajakan, urusan Pilkada," jelas Jokowi.

"Habisnya Rp 6 Triliun, jadinya hanya KTP yang dulunya kertas sekarang plastik, hanya itu saja, sistemnya belum," kata Jokowi menambahkan. Jokowi bahkan meminta maaf kepada rakyat terkait hambatan dalam mengurus e-KTP. "Jadi kalau ada kekurangan blanko, masalah hambatan jadi kita mohon maaf."

"Semuanya kalau sistem yang kita bangun benar, ini semuanya sudah rampung," tambah Jokowi. Presiden pun berharap jika KPK bisa menangani kasus yang merugikan negara hingga triliunan rupiah ini dengan cepat. "Saya harap ini diproses yang benar. Saya yakin juga KPK bertindak profesional terhadap kasus ini."