WowKeren - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu para pimpinan lembaga tinggi negara. Dia menegaskan, dalam pertemuan itu tidak ada pembicaraan resmi soal kasus dugaan korupsi e-KTP. "Ini tadi urusannya hanya kebijakan pemerataan ekonomi yang berkaitan dengan redistribusi aset dan reforma agraria, tidak ada yang lain," tegas Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Jokowi mengatakan, setiap pertemuan dengan pihak mana pun dirinya pasti akan fokus pada satu hal saja. Sehingga pembicaraan lebih efektif dan berkualitas. "Kita memang setiap rapat itu fokus pada satu satu masalah tidak ke mana-mana," pungkas Jokowi.

Kasus dugaan korupsi e-KTP memasuki babak baru. Dalam dakwaan kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu, muncul nama-nama besar yang diduga kuat turut menikmati hasil korupsi itu. Sehingga proyek senilai Rp 5,9 triliun itu mandek dan tak kunjung rampung hingga sekarang.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto. Atas perbuatannya, Irman dan Sugiharto didakwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam pertemuan ini, para pimpinan lembaga negara yang hadir yakni Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Taufik Kurniawan. Selain itu, hadir pula Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR di antaranya Mahyuddin, EE Mangindaan, Oesman Sapta Odong serta Hidayat Nur Wahid.

Selanjutnya, terdapat pula Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua KY Aidul Fitriciada, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan Ketua BPK Harry Azhar.