WowKeren - Pelapor Khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Prof Dr Dainius Puras, mengapresiasi adanya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, termasuk pelayanan puskesmas di Indonesia. Puras juga mendorong agar BPJS terus dilaksanakan. “BPJS sebagai sesuatu yang ambisius perlu terus didorong pelaksanaannya sehingga efektif dan efisien. Melihat jumlah penduduknya, tidak mudah bagi Indonesia menyelenggara­kan BPJS, tetapi pemerintah berkomitmen untuk itu, yang tentu perlu diapresiasi,” ujar Puras dilansir MediaIndonesia, Senin (3/4).

Saat menerima kedatangan Puras, Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap hak akses dan jaminan kesehatan rakyat. Salah satu yang dipamerkan Menteri Retno ialah fasilitas kartu Indonesia sehat (KIS).

Retno juga menyampaikan bahwa Indonesia sebagai salah satu founding members Dewan HAM PBB, akan secara konstruktif bekerja sama dengan mekanisme HAM PBB. “Dalam menjalankan misinya, sangat penting bagi pelapor untuk memahami tantangan yang dihadapi pemerintah, latar belakang agama, nilai-nilai, dan tradisi masyarakat Indonesia,” ujar Retno.

Puras berada di Indonesia selama dua minggu untuk melaksanakan tugas penilaian terhadap realisasi hak atas kesehatan di Indonesia. Ia melihat apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan JKN yang berprinsip solidaritas, membuat masyarakat ekonomi rendah bisa menerima pelayanan kesehatan sama dengan lainnya. Laporan ini akan dibawa oleh Puras dalam sidang PBB di Jenewa, Swiss, Juni 2018 mendatang.