WowKeren - Wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Palangka Raya tampaknya bukan hal main-main. Pasalnya, Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk mematangkan rencana pemindahan tersebut. Hal tersebut disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro.

''Pak Presiden sangat serius soal ini dan menugaskan beberapa kementerian dan lembaga terkait, termasuk Bappenas, untuk melakukan persiapan mengenai rencana itu. Kami juga membuat timetable (jadwal kerja, Red)-nya,'' kata Bambang dilansir Kalteng Pos di sela meninjau terminal penumpang baru Bandara Tjilik Riwut. Bappenas/PPN sendiri, jelas Bambang, ditugaskan melakukan kajian-kajian dan strategi pemindahan ibu kota sehingga bisa berjalan lancar dan efektif.

Biaya untuk rencana pemindahan ibu kota ini pun disinyalir membutuhkan angka yang tak sedikit. ''Jadi, kami melakukan kajian dan menyusun strateginya agar pemindahan ibu kota nanti tidak terlalu memberatkan APBN. Kami persiapkan skema-skema pembiayaannya agar ibu kota baru itu bisa mandiri tanpa harus mengganggu APBN dan program prioritas lainnya,'' ujar Bambang.

Selain butuh biaya tak sedikit, pemindahan ini juga dijelaskan Bambang butuh waktu, tak bisa hanya dalam waktu satu atau dua tahun. "Untuk perkiraan waktu prosesnya, menengah atau panjang. Tapi, proses untuk itu saat ini sudah berjalan,'' lanjutnya. Bambang menjelaskan, alasan utama dipilihnya Palangka Raya sebagai lokasi prioritas calon ibu kota negara yang baru tidak terlepas dari pertimbangan sejarah. Presiden Pertama RI Soekarno, saat mengesahkan Palangka Raya, sudah mendesain Kota Cantik tersebut sebagai ibu kota RI selanjutnya. ''Latar belakang sejarah kan kita semua sudah tahu bahwa Presiden Soekarno memang bercita-cita suatu saat nanti memindahkannya dari Jakarta ke Palangka Raya,'' kata Bambang.

Sebagaimana diketahui, wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangka Raya itu kembali menguat setelah Presiden Joko Widodo mengungkapkan hal tersebut saat menghadiri Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) pada Desember 2016. Menindaklanjuti pernyataan tersebut, pemerintah Provinsi Kalteng bahkan membuat presentasi persiapan yang dilakukan dalam rangka mendukung realisasi pemindahan ibu kota. Salah satu yang dilakukan Pemprov Kalteng adalah menyiapkan lahan seluas 500.000 hektare (ha) untuk memfasilitasi wacana pemindahan ibu kota itu.