WowKeren - Presiden Joko Widodo ingin proses pemindahan ibu kota tidak membebani APBN. Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, saat membahas rencana pemindahan ibu kota. Sebab, butuh dana tak sedikit untuk memindahkan sebuah ibu kota.

Presiden Joko Widodo pun ingin menggandeng pihak swasta untuk ikut berinvestasi dalam pembangunan ibu kota baru, yang nantinya akan berperan dalam membangun sarana serta prasarana. Menanggapi hal ini, seorang Kepala Ekonom Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih, memberikan pendapatnya. Menurut Lana, belum tentu pihak swasta mau ikut terlibat di dalamnya.

Berinvestasi dalam pembangunan kota baru sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota dinilai belum tentu memberikan tingkat pengembalian yang menguntungkan, sebab kota tersebut bisa saja tidak berkembang sesuai harapan. "Sekarang membangun infrastruktur saja swasta tidak mau berpartisipasi. Padahal ini proyek yang RoI-nya (return of investment) lumayan," tukasnya dilansir detikFinance, Rabu, 12 April 2017.

Menurutnya, jika ingin mendapatkan sokongan dana dari pihak swasta, pemerintah harus bisa meyakinkan bahwa pihak swasta akan mendapatkan keuntungan dari dana yang ditanamkan. Apalagi pusat perekonomian masih tetap di Jakarta. "Nah buat swasta itu yang penting ada RoI, tidak masalah mau bangun apa saja. Swasta kan pikirannya selalu profit. Jadi ini harus dipikirkan lebih jauh," tambahnya.

Jika benar rencana pemindahan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan dijalankan, harus ada persiapan yang matang dari sisi anggaran. Lana mengatakan, pemerintah lebih baik mencari dana dengan menerbitkan surat utang negara (SUN) dengan jaminan pembangunan kota tersebut. "Jadi kota itu akan menjadi agunannya, jadi seperti sukuk," tandasnya.