WowKeren - Pemerintah Indonesia sedang gencar untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menggunakan kendaraan ramah lingkungan dengan tenaga listrik demi mengurangi polusi udara di kota-kota besar. Komitmen pemerintah ini dibuktikan dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi isu soal kemungkinan pengadaan mobil listrik sebagai mobil dinas baru bagi Pemerintah Kota Jakarta. Anies berpendapat jika pengadaaan mobil listrik untuk keperluan dinas Pemprov Jakarta masih jauh untuk bisa direalisasikan melihat harga yang ditawarkan dari mobil listrik sendiri begitu mahal.

Sebagai contoh harga dari mobil listrik keluaran Tesla yaitu Tesla Model 3 yang jika masuk Indonesia harga bisa menyentuh lebih dari Rp1 miliar per unit. Sementara mobil hibrida keluaran Mitsubishi Outlander Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) mencapai Rp1,2 miliar. Harga-harga mobil listrik tersebut belum termasuk dengan pajak yang juga akan ditanggung Pemerintah.

Anies Baswedan mengatakan jika pengadaan mobil listrik ini harus disertai dengan pertimbangan yang logis. Pihaknya mengaku akan menggunakan mobil listrik jika harga yang ditawarkan tidak jauh beda dengan mobil biasa, jika terlalu mahal ia menyebut pengadaan mobil listrik tersebut justru akan sangat merugikan keuangan Pemprov Jakarta.

"Di sisi demand pemerintah bisa menciptakan demand, pemerintah bisa membeli kendaraan menggunakan listrik," kata Anies saat ditemui di Indonesia Electric Motor Show (IEMS), Jakarta pada Kamis (5/9). "Tapi dari kemarin saya mengatakan jika harganya memang comparable, atau tidak beda jauh."

Anies juga memberikan solusi pada Pemerintah Indonesia agar harga kendaraan listrik menjadi lebih terjangkau. Ia menyarankan agar pemerintah pusat memberikan insentif berupa pemotongan pajak. "Nah untuk lebih murah maka dari pemerintah pusat harus punya kebijakan khusus yang menyangkut kemudahan agar proses produksi bisa menjadi lebih murah," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ini.