WowKeren - Anggota Komisi III DPR RI meminta Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) meneken kontrak politik bermaterai di Komisi III DPR RI pada hari Rabu (11/9). Menurutnya sikap capim KPK pada saat melakukan fit and proper test dengan saat menjabat bisa berbeda.

Karena saat menjabat menjadi Pimpinan KPK ada kemungkinan terjadi perubahan sikap karena adanya tekanan publik dan popularitas. Karenanya, kontrak politik tersebut bertujuan untuk memastikan konsistensi para Capim KPK dalam menyikapi suatu isu sebelum dan sesudah terpilih.

“Itu menjadi semacam quote unquote kontrak politik antara calon dengan DPR kalau dia terpilih nantinya,” papar Arsul melalui rilis tertulis, Selasa (10/9).

Sayangnya rencana Komisi III DPR RI tersebut menimbulkan kritikan dari pihak KPK. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menilai jika tidak etis mengikat penegak hukum dengan kontrak politik.

"Pertama kita tidak mewakili konstituen politik tertentu. KPK adalah lembaga penegak hukum yang tugasnya menegakkan hukum, dia enggak boleh terikat pada komitmen politik tertentu," kata Laode saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (10/9).

Adanya kontrak politik tersebut dicurigai nantinya membuat pimpinan KPK lebih loyak terhadap komitmen politik ketimbang komitmen penegakan hukum yang menjadi tugas dan fungsi KPK.

"Jadi, menurut saya kalau DPR menetapkan komitmen politik untuk tanda tangan di atas materai kepada setiap capim KPK, jangan-jangan dia akan loyal pada komitmen politiknya, bukan dia loyal pada penegakan hukum yang menjadi tujuan utama dari aparat penegak hukum untuk bekerja," ujar Wakil Ketua KPK tersebut.

Laode menambahkan jika dirinya tak habis pikir dengan rencana Komisi III DPR ini soal kontrak politik yang menjadi masalah saat ini. Ia pun mengaku bersyukur karena tidak lolos dalam seleksi capim KPK periode 2019-2023. "Terus terang saya bersyukur enggak lulus, kalau harus disodorin komitmen politik seperti itu, aduh," kata Laode.