Nasional

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) targetkan Indonesia akan mengelola kapal riset yang digunakan untuk mengeksplorasi laut nusantara. Eksplorasi yang dilakukan guna melengkapi data perairan yang selama ini belum lengkap.

• Wahyu
• Rabu, 11 September 2019 - 16:05 WIB

WowKeren - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menargetkan Indonesia akan mengelola 10 hingga 12 kapal riset. Kapal riset tersebut akan digunakan untuk mengeksplorasi seluruh perairan nasional.

Kepala LIPI Laksana Tri Handoko menjelaskan bahwa pengadaan kapal riset nasional ini merupakan alah satu infrastruktur mendasar setelah LIPI diminta menjadi pemimpin untuk Konsorsium Riset Samudra."

"Kita akan mengelola armada kapal riset Nasional kurang lebih 10-12 kapal," ujar Laksana Tri Handoko Kepala LIPI di Gedung Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, Selasa (10/9). "Sehingga kita memiliki kapasitas untuk mengeksplorasi seluruh perairan, termasuk di luar zona ekonomi eksklusif."

Indonesia memang telah memiliki banyak kapal riset, namun kapal-kapal riset tersebut telah tersebar di sejumlah kementerian atau lembaga pemerintah. Tak hanya itu, umumnya kapal riset memiliki waktu layar yang terlalu pendek idealnya minimal 300 hari dalam setahun.

Sayangnya, kapal riset yang ada belum mampu memetakan seluruh perairan Nasional. Hal itu menyebabkan peletakan sensor untuk mitigasi bencana tsunami sulit dilakukan karena data perairan yang belum lengkap.

Untuk pengadaan kapal pada fase pertama sebanyak 2 kapal riset akan ditargetkan mulai tender pada 2020. Pengadaan kapal riset ini memakan biaya sebesar USD 110 juta dengan 2 sumber dana yaitu pendanaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan pinjaman luar negeri.

Nantinya proyek kapal riset ini tidak akan dikelola oleh LIPI sendiri. Melainkan dikelola oleh pihak swasta untuk tetep menjaga mutu dan kualitas sesuai dengan standar global tanpa perlu membebani APBN.

"Kapal Riset Samudra ini akan dikelola secara profesional, bukan lagi oleh LIPI," ujarnya dilansir Antara, Selasa (10/9). "Sehingga tidak membebani APBN untuk biaya operasional dan perawatan, tapi di sisi lain juga menjaga mutu dan kualitas kapal sesuai standar global."

Pada kesempatan yang sama, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menggandeng LIPI untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan memperkuat riset kelautan. Kedua belah pihak telah menghasilkan kesepakatan yang mencakup penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi; pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi; serta pemanfaatan sarana dan prasarana.