Tuntut Perppu KPK, Aksi #SurabayaMenggugat Akan Digelar Lagi Besok
Nasional

Sejumlah mahasiswa dan masyarakat sipil akan kembali menggelar aksi #SurabayaMenggugat di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Kamis (10/10). Aksi kali ini menuntut agar Presiden segera menerbitkan Perppu KPK.

WowKeren - Sejumlah mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Kekuatan Sipil di Surabaya sempat menggelar aksi demonstrasi bertajuk #SurabayaMenggugat pada Kamis (26/9) lalu. Aksi demo yang dilakukan di depan gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya tersebut dilakukan demi menolak pengesahan revisi UU KPK, RKUHP dan sejumlah undang-undang kontroversial lainnya.

Kali ini, Aliansi Kekuatan Sipil rencananya akan kembali menggelar aksi #SurabayaMenggugat di depan gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Kamis (10/10). Koordinator umum aksi demo #SurabayaMenggugat Zamzam Syahara mengatakan aksi itu dilakukan untuk mendesak Presiden Joko Widodo agar segera menerbitkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) untuk UU KPK hasil revisi yang disahkan oleh DPR.

"Kami akan menuntut Presiden agar membuka telinganya lebar-lebar agar supaya kita disini didengar, justru kita di sini memberikan dukungan yang lebih kepada Pak Jokowi," ujar Zamzam saat dikonfirmasi, Selasa (8/10). "Karena ketika Pak Jokowi menerbitkan Perppu, justru Pak Jokowi mengembalikan marwahnya sebagai Presiden."


Selain itu, Mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini juga mengungkapkan jika aksi #SurabayaMenggugat kali ini juga akan menuntut soal 7 tuntutan kepada DPRD Jatim untuk diteruskan ke Pusat yang hingga kini belum jelas kelanjutannya. Tuntutan tersebut di antaranya adalah menolak revisi UU KPK, mendesak Presiden agar menerbitkan Perppu, menolak sejumlah RUU bermasalah, seperti RKUHP, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Pertanahan.

Lalu, mendesak DPR RI agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), menolak dwifungsi aparat, dan mendesak pemerintah untuk melakukan dialog dan menyelesaikan kasus HAM yang terjadi di Papua.

"Tuntutan kita jelas melakukan sidang rakyat, dan tuntutan kami soal 7 tuntutan itu masih belum diterima (pemerintah pusat) oleh karena itu bila tuntutan kami masih belum diterima, kami akan melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih besar," katanya.

Terkait isu demonstrasi yang ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu, Zamazam membantah dengan tegas jika aksi #SurabayaMenggugat telah ditunggangi oleh oknum-oknum tersebut. Ia menjelaskan bahwa demonstrasi ini didasari oleh keresahan mahasiswa dan juga masyarakat.

(wk/nidy)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Berita Terkait