Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengungkapkan pada awal perumusannya terdapat 2 startup unicorn yang menolak untuk menjadi mitra kartu pra kerja. Kenapa?
- Nidya Putri
- Kamis, 23 April 2020 - 15:48 WIB
WowKeren - Program Kartu Pra Kerja Presiden Joko Widodo hingga saat ini masih menjadi sorotan. Apalagi setelah mundurnya salah satu Staf Khusus (Stafsus) Presiden sekaligus Founder & CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara.
Namun, baru-baru ini diketahui jika pada awal perumusannya terdapat dua perusahaan startup unicorn yang menolak untuk menjadi mitra Kartu Pra Kerja. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Pra Kerja Denni Puspa Purbasari.
Lebih lanjut, Denni menilai jika alasan startup tersebut enggan menjadi mitra karena masih ingin melihat model bisnis dari program pemerintah tersebut. Ditambah lagi, program yang ditawarkan pemerintah bukanlah core business dari perusahaan startup yang bersangkutan.
"Perlu diketahui ada dua unicorn Indonesia yang menolak menjadi digital platform tahap awal karena mereka ingin asses kira-kira bisnis dan modelnya bagaimana, apakah kita bisa lakukan atau tidak karena ini bukan core business-nya," ujarnya dalam video conference, Rabu (22/4).
Meski begitu, dirinya tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai kedua startup unicorn tersebut. Perlu diketahui, ada sejumlah startup berstatus unicorn di Indonesia yang telah menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan Kartu Pra Kerja.
Tokopedia dan Bukalapak telah menjadi mitra digital pemerintah dalam menyalurkan program Kartu Prakerja. Sementara OVO bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra pembayaran program Kartu Prakerja.
Secara total, ada delapan platform digital yang bekerja sama dengan pemerintah. Selain Bukalapak dan Tokopedia, ada Mau Belajar Apa, Ruang Guru, Pijar Mahir, Pintaria, Sekolahmu, dan prakerja.kemnaker.go.id.
Denni pun mengatakan, penjajakan antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan digital dalam negeri telah dilakukan sejak pertengahan tahun lalu. "Desain program Kartu Pra Kerja tidak lahir sekonyong-konyong. Karena ini sudah didiskusikan sejak Juni (2019) ketika saya masih Deputi Ekonomi di Kantor Staf Presiden," paparnya. "Di situ saya enggak terhitung konsultasi dengan stakeholder baik peneliti, ekonom, serikat pekerja, Kadin, Apindo, lebih dari 50 HRD perusahaan digital platform."
Hingga saat ini, sudah ada empat mitra digital baru yang menunjukkan ketertarikan untuk menjadi platform digital Kartu Pra Kerja. Namun demikian, pemerintah masih dalam proses evaluasi program yang baru terlaksana dalam beberapa pekan belakangan.
(wk/nidy)
