Netflix kemungkinan akan menghadapi tuntutan hukum dari Partai di Korea karena iklan promosi serial 'Love Alarm 2'. Simak alasan lengkapnya di bawah ini.
- Eva Lestari
- Jumat, 26 Maret 2021 - 16:55 WIB
WowKeren - Di tengah banyaknya kontroversi drama, serial Netflix "Love Alarm" season 2 mengalami kebetulan yang sangat disayangkan. Netflix bahkan terancam menghadapi tuntutan karena secara tidak sengaja mengganggu Pemilu Wali Kota dengan iklan drama yang dibintangi Kim So Hyun tersebut.
Netflix awalnya memesan iklan bus untuk ditayangkan sepanjang bulan Maret guna mempromosikan "Love Alarm 2". Namun, mereka berpotensi menghadapi tuntutan dari Partai Rakyat karena kebetulan yang tidak menguntungkan.
Sesuai dengan konsep drama, Netflix memasang banner bus yang bertuliskan, "Minju-yah, aku menyukaimu!". Banner itu dipasangan di bus nomor 140 yang berangkat dari stasiun Dobongsan menuju Gangnam, dengan melewati Hyehwa dan Sungai Han.
Masalah terletak pada kenyataan bahwa tidak ada karakter dalam drama yang bernama Minju. Oleh karena itu, iklan tersebut tidak dapat dihapuskan berdasarkan karakter fiksi.
Kebetulannya lagi, Minju dalam bahasa Korea juga berarti sebagai "demokrasi", dengan Minju-dang (Partai Demokrat) yang mengambil bagian dalam Pemilu melawan Partai Rakyat. Hal ini akhirnya menimbulkan masalah dalam hal pelanggaran UU Pemilu dengan iklan yang tidak diatur. Pasalnya, masyarakat bisa terpengaruh untuk memilih Partai Demokrat dalam Pemilu yang akan datang.
Sehubungan dengan persoalan tersebut, produser "Love Alarm 2" menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak berniat mengganggu jalannya pemilu. Pasalnya, tim produksi akhirnya menggunakan nama Minju setelah melakukan proses pemilihan yang panjang.
"Sebelumnya di bulan Februari, sebelum season 2 ditayangkan, kami mengadakan acara di mana kami akan membantu orang menuliskan nama seseorang yang mereka sukai di iklan bus," terang produser. "Jadi kami memilih dari 41 nama yang kebetulan itu adalah Minju, nama wanita biasa. Kami tidak memperhitungkan Pemilu sela, dan kebetulan berakhir seperti itu."
Sementara itu, seorang anggota majelis nasional Park Dae Chul berkomentar bahwa Komit Manajemen Pemilihan Pusat telah melakukan penyelidikan terhadap Netflix dan meminta agar iklan tersebut segera dihentikan. Netflix sendiri telah menanggapi keluhan dan menghentikan penayangan iklan tersebut.
Di sisi lain, masalah ini belum sepenuhnya selesai. Pasalnya, Partai Rakyat telah mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan tuntutan terhadap Netflix atas pelanggaran Undang-Undang Pemilu.
(wk/eval)
