WowKeren - Ahn Cheol Soo, bagian dari tim transisi Presiden Terpilih Korea Selatan Yoon Seok Yeol, akan mengunjungi HYBE untuk membahas berbagai masalah, termasuk kemungkinan pembebasan militer untuk BTS (Bangtan Boys).

Menurut laporan eksklusif dari Munhwa Ilbo, Ahn Cheol Soo, ketua tim transisi Presiden Terpilih Yoon Seok Yeol, akan mengunjungi HYBE secara langsung pada 2 April untuk membahas cara-cara mendorong dan mengembangkan industri hiburan.

Ahn Cheol Soo sebelumnya telah membagikan pujiannya untuk BTS dan telah menjadi pendukung pembebasan militer mereka. "BTS memenuhi syarat untuk dinas militer alternatif," ungkapnya.

Tim transisi Presiden Terpilih Yoon Seok Yeol berfokus pada mempersiapkan metode alternatif dinas militer bagi mereka yang diakui untuk mempromosikan prestise nasional. Alternatif-alternatif ini akan berkisar dari pekerjaan sukarela hingga layanan di industri seni dan olahraga alih-alih dinas militer.

Ahn Cheol Soo akan membahas hal ini dengan pejabat HYBE selama pertemuannya, karena tim transisi telah menentukan bahwa wajib militer BTS yang akan datang adalah masalah utama saat ini.

"(Masalah) yang akan kami diskusikan dengan HYBE didasarkan pada diskusi internal kami terkait dengan dinas militer BTS," ungkap tim transisi Presiden Terpilih Yoon Seok Yeol.

"Kami berencana untuk meninjau pencapaian global BTS dalam hal strategi mereka di industri, mendengarkan kesulitan yang mereka hadapi di industri, dan mendiskusikan kebijakan apa yang dapat diterapkan untuk mendukung industri," lanjutnya.

Isu-isu terkait wajib militer BTS memang menjadi topik yang paling mengkhawatirkan di media sosial. Tahun ini, Jin, member tertua di BTS, telah mencapai usia untuk menjalankan tugas militernya sesuai dengan peraturan pemerintah Korea.

Selain itu, Komite Pertahanan Nasional Korea saat ini sedang membahas pembebasan wajib militer bagi artis Korea yang telah memberikan banyak kontribusi untuk negara dan budaya, terutama dalam kasus BTS.

Masih banyak perdebatan tentang apakah akan membebaskan atau mengganti wajib militer dengan kewajiban pelayanan publik lainnya di antara para pejabat. Oleh karena itu, meski sudah dua kali berdiskusi, belum ada kesepakatan yang diberikan terkait amandemen tersebut.