WowKeren - Pemerintah China menyatakan dukungannya terhadap laporan dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperingatkan bahwa konflik bersenjata di Timur Tengah berpotensi memicu krisis ekonomi global serta mengancam keamanan energi. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa eskalasi militer di kawasan tersebut membawa dampak negatif yang serius bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia.

"Laporan IMF membuktikan bahwa perang ini tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi global. Ini adalah perang yang seharusnya tidak terjadi," ujar Guo dalam konferensi pers yang digelar di Beijing pada Rabu, 15 April 2026.

Sebelumnya, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi di Timur Tengah telah menyebabkan gangguan signifikan dalam pasokan energi. Menurutnya, distribusi minyak mengalami penurunan drastis mencapai 13 persen, sementara pasokan gas alam cair (LNG) menyusut hingga 20 persen per hari.

Merespons situasi ini, Guo Jiakun mendesak agar komunitas internasional berupaya melindungi negara-negara berkembang agar tidak menanggung beban ekonomi dari konflik yang berkepanjangan ini. Ia menegaskan bahwa prioritas utama dunia saat ini adalah menghentikan pertempuran dan mengembalikan stabilitas di kawasan Teluk.

"Lalu lintas melalui Selat Hormuz harus segera dilanjutkan. Hal ini krusial untuk mencegah dampak yang lebih besar pada keamanan energi atau bahkan krisis kemanusiaan yang lebih luas," tambah Guo.

IMF juga memperingatkan bahwa gangguan pasokan energi ini dapat memicu penutupan kilang, serta mengakibatkan krisis pangan dan bahan bakar. Georgieva memperkirakan bahwa kenaikan harga minyak sebesar 10 persen dalam jangka panjang dapat mengerek inflasi global hingga 40 basis poin dan memangkas output global sebesar 0,1 hingga 0,2 persen.

Situasi yang berkembang pada bulan April diprediksi akan jauh lebih berat dibandingkan bulan Maret. "Kapal tanker yang berangkat sebelum akhir Februari telah sampai di tujuan, namun tidak ada pengiriman baru yang datang akibat blokade," jelas Georgieva.

Sebagai langkah jangka pendek, IMF merekomendasikan agar negara-negara mengadopsi kebijakan penghematan energi, termasuk penyediaan transportasi umum gratis dan mendorong skema kerja jarak jauh (work from home).

Krisis ini dipicu oleh meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran sejak akhir Februari lalu, yang berujung pada blokade de facto di Selat Hormuz. Jalur ini merupakan urat nadi pengiriman minyak dan LNG dari Teluk Persia ke pasar dunia. Situasi semakin tegang setelah Angkatan Laut AS memulai pemblokiran lalu lintas maritim di pelabuhan-pelabuhan Iran pada Senin, 13 April 2026.