WowKeren - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp240,1 triliun, setara dengan 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini terutama dipicu oleh belanja negara yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang diterima.

Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp574,9 triliun, sementara belanja negara telah mencapai Rp815 triliun. “Defisit mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB,” jelas Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026).

Pendapatan negara tersebut setara dengan 18,2 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 10,5 persen. Penerimaan perpajakan menjadi kontributor utama dengan total mencapai Rp462,7 triliun, yang merupakan 17,2 persen dari target dan tumbuh 14,2 persen (yoy).

Jika ditelusuri lebih lanjut, penerimaan pajak menyumbang Rp394,8 triliun yang meningkat pesat hingga 20,7 persen (yoy). Namun, penerimaan dari kepabeanan dan cukai mengalami penurunan, tercatat sebesar Rp67,9 triliun dengan kontraksi 12,6 persen (yoy).

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan angka yang cukup signifikan, dengan total terkumpul sebesar Rp112,1 triliun atau 24,4 persen dari target. Meskipun mengalami normalisasi dibandingkan tahun lalu, kontribusi PNBP tetap dianggap positif untuk struktur pendapatan negara.

Di sisi belanja, serapan belanja negara menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, mencapai 31,4 persen (yoy). Angka ini melonjak tajam dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar 1,4 persen. “Ini yang saya sebut pemerataan belanja sepanjang tahun,” tegas Purbaya.

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp610,3 triliun, yang setara dengan 19,4 persen dari target, dan tumbuh 47,7 persen (yoy). Komponen ini mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp281,2 triliun, yang meningkat 43,3 persen, dan belanja non-K/L sebesar Rp329,1 triliun, meningkat 51,5 persen.

Adapun realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp204,8 triliun, setara dengan 29,5 persen dari target APBN, meskipun mengalami sedikit penurunan sebesar 1,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan kondisi tersebut, keseimbangan primer juga mengalami defisit, tercatat pada posisi Rp95,8 triliun di kuartal pertama tahun ini.