Massa Mulai Turun Demi Tolak UU Ciptaker, Gelaran Demo Dengan Social Distancing Jadi Sorotan
Nasional

Massa Mulai Turun Demi Tolak UU Ciptaker, Gelaran Demo Dengan Social Distancing Jadi Sorotan

DPR RI resmi mengesahkan UU Cipta Kerja pada Senin (5/10) malam dan sontak memicu beragam pendapat kontra. Kaum buruh pun kini menggelar aksi demi menolak UU tersebut.

Poin-poin Ini yang Jadi Alasan Demokrat Tolak UU Cipta Kerja
Nasional

Poin-poin Ini yang Jadi Alasan Demokrat Tolak UU Cipta Kerja

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap UU Cipta Kerja karena sangat merugikan masyarakat dan tidak berpihak kepada kaum buruh dan masyarakat kecil.

Frustasi Pada DPR Hingga Ingin Pindah Negara, Ini Tips Bangun Kerajaan Sendiri Seperti Sunda Empire
SerbaSerbi

Frustasi Pada DPR Hingga Ingin Pindah Negara, Ini Tips Bangun Kerajaan Sendiri Seperti Sunda Empire

Pengesahan RUU Cipta Kerja telah membuat sebagian besar warga Indonesia frustasi hingga ingin pindah negara. Begini tips dan biaya bangun kerajaan sendiri seperti Sunda Empire.

Amnesty International Soal UU Ciptaker: Jangan Sampai Jadi Awal Krisis HAM Baru
Nasional

Amnesty International Soal UU Ciptaker: Jangan Sampai Jadi Awal Krisis HAM Baru

Dengan disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh DPR RI tersebut, dikhawatirkan akan semakin memberi lampu hijau pada para pengusaha untuk semakin mengeksploitasi buruh.

Pengesahannya Dikebut, Omnibus Law UU Ciptaker Dinilai Jadi Puncak Pengkhianatan Negara
Nasional

Pengesahannya Dikebut, Omnibus Law UU Ciptaker Dinilai Jadi Puncak Pengkhianatan Negara

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Nur Hidayati, menyebut bahwa pengesahan UU Ciptaker ini membuat kepercayaan rakyat kepada DPR dan pemerintah semakin menurun.

UU Cipta Kerja Atur 14 Alasan Yang Bisa Buat Perusahaan PHK Pekerja, Apa Saja?
Nasional

UU Cipta Kerja Atur 14 Alasan Yang Bisa Buat Perusahaan PHK Pekerja, Apa Saja?

RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah resmi disahkan, berikut merupakan alasan-alasan yang dapat membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada pekerja.

Pengesahan Tuai Kontroversi, Menperin Sebut UU Ciptaker Dukung Konduktivitas
Nasional

Pengesahan Tuai Kontroversi, Menperin Sebut UU Ciptaker Dukung Konduktivitas

DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) menjadi Undang-Undang (UU). Keputusan ini diambil dalam sidang paripurna pada Senin (5/10)

Omnibus Law RUU Ciptaker Disahkan, Polisi Tak Beri Izin Buruh Untuk Demo
Nasional

Omnibus Law RUU Ciptaker Disahkan, Polisi Tak Beri Izin Buruh Untuk Demo

Polda Metro Jaya menegaskan tidak akan mengeluarkan izin bagi buruh yang ingin melakukan demo di depan gedung DPR karena menolak pengesahan UU Omnibus Law Ciptaker.

Menko Airlangga Sebut Omnibus Law Bisa Bawa RI Keluar dari Middle Income Trap
Nasional

Menko Airlangga Sebut Omnibus Law Bisa Bawa RI Keluar dari Middle Income Trap

UU Cipta Kerja diharapkan bisa melepaskan Indonesia dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Cara yang ditempuh untuk mewujudkannya adalah dengan menyediakan lapangan kerja

Diisukan Dapat Tawaran Jabatan Dari Pemerintah Jelang Demo Omnibus Law, Presiden KSPI Bilang Begini
Nasional

Diisukan Dapat Tawaran Jabatan Dari Pemerintah Jelang Demo Omnibus Law, Presiden KSPI Bilang Begini

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal diundang Jokowi ke Istana pada saat Rapat Paripurna DPR RI yang mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU berlangsung.

Surat Menaker Soal Omnibus Law: Hati Saya Bersama Pekerja Dan Pengangguran
Nasional

Surat Menaker Soal Omnibus Law: Hati Saya Bersama Pekerja Dan Pengangguran

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menulis surat terbuka bagi para pekerja dan pengangguran, bahas soal Omnibus Law hingga alasan dibalik pengesahannya.

Singgung Oligarki Politik, MUI Kecewa RUU Ciptaker Akhirnya Disahkan
Nasional

Singgung Oligarki Politik, MUI Kecewa RUU Ciptaker Akhirnya Disahkan

Pengesahan RUU menjadi UU tersebut memberikan kesan jika para wakil rakyat hanya mengutamakan aspirasi dari segelintir orang alih-alih masyarakat banyak.

UU Ciptaker Disahkan, Pemerintah Akan Jamin Pekerja Korban PHK?
Nasional

UU Ciptaker Disahkan, Pemerintah Akan Jamin Pekerja Korban PHK?

Pemerintah memastikan bahwa orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akan dapat jaminan sampai mereka bisa kembali bekerja. Jaminan tersebut diatur melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Omnibus Law Disahkan, Pasal-Pasal Kontroversial Ini Buat Pekerja Makin Sengsara
Nasional

Omnibus Law Disahkan, Pasal-Pasal Kontroversial Ini Buat Pekerja Makin Sengsara

DPR resmi mengesahkan RUU Cipta Kerja Omnibus Law pada Senin (5/10). Berikut pasal-pasal kontroversial yang paling banyak disorot karena dinilai merugikan pekerja.

Alasan DPR RI Kebut Pengesahan Omnibus Law UU Ciptaker
Nasional

Alasan DPR RI Kebut Pengesahan Omnibus Law UU Ciptaker

Sebanyak tujuh fraksi di DPR RI menyetujui pengesahan RUU Ciptaker tersebut, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN. Hanya fraksi PKS dan Demokrat saja yang menolak pengesahan tersebut.

Kantongi Izin Sultan, Buruh di Yogya Gelar Demo Tolak UU Ciptaker
Nasional

Kantongi Izin Sultan, Buruh di Yogya Gelar Demo Tolak UU Ciptaker

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mempersilahkan sejumlah elemen masyarakat, termasuk para buruh menggelar aksi demonstrasi menentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja, pada 6-8 Oktober 2020.

Pemangkasan Pesangon di Omnibus Law Jadi Sorotan, Ternyata Ini Alasan Pemerintah
Nasional

Pemangkasan Pesangon di Omnibus Law Jadi Sorotan, Ternyata Ini Alasan Pemerintah

Sekretaris Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Raden Pardede menyebut pemangkasan gaji tersebut tidak akan merugikan para buruh.

Ketua DPR Puan Maharani Diduga Matikan Mikrofon Anggota Dewan Yang Tolak Omnibus Law
Nasional

Ketua DPR Puan Maharani Diduga Matikan Mikrofon Anggota Dewan Yang Tolak Omnibus Law

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani diduga mematikan mik anggota dewan dari Fraksi Demokrat yang sedang menyampaikan kritik soal Omnibus Law.

RUU Cipta Kerja Omnibus Law Sah Jadi UU, Tagar-Tagar Penolakan Kuasai Trending Topic Indonesia
Nasional

RUU Cipta Kerja Omnibus Law Sah Jadi UU, Tagar-Tagar Penolakan Kuasai Trending Topic Indonesia

DPR akhirnya mengesahkan RUU Cipta Kerja Omnibus Law dalam Sidang Paripurna pada Senin (5/10). Hal ini langsung diikuti penolakan besar-besaran, termasuk lewat tagar di Twitter.

RUU Cipta Kerja Omnibus Law Sah Jadi UU, Fraksi Rakyat Serukan Mosi Tidak Percaya
Nasional

RUU Cipta Kerja Omnibus Law Sah Jadi UU, Fraksi Rakyat Serukan Mosi Tidak Percaya

Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) yang tersusun atas berbagai lapisan masyarakat terus menyuarakan mosi tidak percaya terhadap DPR dan Pemerintah yang sudah mengesahkan RUU Cipta Kerja.