Secara luas diakui bahwa BTS telah membawa banyak kebanggaan bagi bangsa. Beberapa bahkan berpendapat bahwa BTS telah membawa lebih banyak pengakuan ke Korea Selatan daripada artis atau atlet lain.
- Eka Dewi Sofia Putri
- Rabu, 31 Agustus 2022 - 19:57 WIB
WowKeren - Diumumkan bahwa Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan akan melakukan jajak pendapat mengenai BTS dan tugas wajib militer mereka. Seperti yang diketahui banyak orang, pria Korea Selatan dituntut untuk mengabdi pada bangsanya ketika saatnya tiba. Biasanya ada batasan usia antara 18 dan 35 tahununtuk ini.
Kadang-kadang, selebriti atau orang dengan kasus khusus diizinkan untuk menunda pendaftaran militer mereka selama satu atau dua tahun. Bakat lain yang diakui seperti atlet dan musisi nasional dapat diberikan pengecualian dari wajib militer jika sudah ditentukan bahwa mereka telah mengabdi pada negara dengan bakatnya.
Salah satu kasus tersebut adalah jika mereka telah memenangkan medali Olimpiade. Mereka yang dianggap tidak layak secara fisik juga dapat dikecualikan dari layanan dalam kasus yang parah atau dipindahkan ke unit di mana mereka tidak perlu berada di garis depan.
Kasus BTS telah diperdebatkan selama bertahun-tahun. Secara luas diakui bahwa mereka telah membawa banyak kebanggaan dan kehormatan bagi bangsa. Beberapa bahkan berpendapat bahwa BTS telah membawa lebih banyak pengakuan ke Korea Selatan daripada artis atau atlet lain.
Karena perdebatan telah berlangsung terlalu lama, member tertua BTS, Jin, segera mendekati batas usia pendaftarannya. Pelantun "Yet to Come" itu lahir pada 1992 dan berusia 30 tahun (31 tahun menurut perhitungan Korea) pada tahun ini.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertahanan Nasional Lee Jong Sub, mengumumkan pada hari ini, Rabu (31/8) bahwa mereka telah menetapkan tenggat waktu dan memerintahkan jajak pendapat cepat mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa mereka akan mengambil keputusan yang hati-hati berdasarkan sintesis pendapat dari berbagai anggota parlemen dan mempertimbangkan kepentingan nasional di berbagai tingkatan.
Meski berjanji keputusan tersebut akan diambil secepatnya, pemerintah tetap berhati-hati soal itu. Awal tahun ini, Ketua Komite Tenaga Kerja Militer sudah menyatakan keprihatinan tentang kurangnya sumber daya militer dan prinsip keadilan dalam hal ini.
(wk/dewi)
