WowKeren - Ada yang menarik dari kasus dugaan penistaan agama yang dialami Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Saat berkas perkara digelar 15 November lalu, pernyataan antara penyelidik Polri dan tim saksi ahli terpecah. Sebagian percaya, laporan Habib Novel Chaidir Hasan yang berprofesi sebagai alim ulama ke Bareskrim patut dilanjutkan, sedangkan lainnya tidak.

Perdebatan alot itu akhirnya membuat Bareskrim memutuskan agar pengadilan saja yang menyatakan Ahok terbukti menistakan agama atau tidak. Dengan demikian, hasil dari berkas perkara hari itu adalah menaikkan status Ahok sebagai tersangka.

"Meskipun tidak bulat, perkara ini harus diselesaikan di peradilan yang terbuka. Konsekuensinya akan ditingkatkan ke proses penyidikan dengan menetapkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tersangka," kata Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 16 November. "Soal ada tidaknya unsur niat untuk menista agama, mengakibatkan perbedaan tim penyelidik 27 orang.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian juga membenarkan hal tersebut. "Penyelidik terbelah, saksi ahli terbelah, sehingga suara tidak bulat," tegas Tito. "Saya minta semua pihak konsisten. Kalau isunya memang masalah dugaan penistaan agama, gampang saja, kita ikuti saja proses hukumnya."

Langkah Bareskrim untuk menyerahkan sepenuhnya kasus Ahok ke ranah hukum itu mendapat berbagai tanggapan dari sejumlah tokoh dan politikus di Tanah Air. Umumnya, mereka mengapresiasi langkah tegas Bareskrim Polri yang menjadikan Ahok sebagai tersangka dan meminta agar tidak ada demo 25 November.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, menilai sudah ada titik temu jalan damai untuk penanganan kasus tersebut. Oleh karena itu, publik seharusnya bisa menerima dan bersikap tenang. "Proses hukum sudah ada titik temu, jadi jangan ada anarkis," ucap Haedar di Yogyakarta. "Yang jelas, bangsa ini masih utuh. Ada sedikit gaduh karena perbedaan pandangan, tetapi siapa tahu setelah ini kita jadi dewasa."