WowKeren - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menerima kritikan dari salah satu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI. Tim kampanye pasangan tersebut menilai Bawaslu DKI Jakarta terlalu kaku menyikapi rencana program Rp 1 miliar per RW dari pasangan tersebut.

Seperti diketahui, rencana program Rp 1 miliar dari pasangan Cagub-Cawagub ini banyak diberitakan sebagai dugaan politik uang. Pernyataan itu disampaikan ketua bidang hukum dan advokasi tim pemenangan Agus-Sylvi, Didi Irawadi Syamsuddin, saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Cikini, Menteng Jakarta Pusat, Senin, 5 Desember.

"Bawaslu DKI Jakarta terlalu kaku merekomendasikan kepada KPUD bahwa program Agus-Sylvi sehubungan program pengembangan komunitas Rp 1 Miliar per RW per tahun sebagai pelanggaran administrasi hanya karena program itu tidak tercantum dalam visi misi yang diserahkan ke KPUD," kata Didi kepada para media.

Menurut Didi, program Rp 1 Miliar per RW yang dicanangkan Agus-Sylvi tak ubahnya seperti program Rp 600-800 juta per desa per tahun dari pemerintah pusat. Dia juga memberikan contoh bahwa saat Pemilihan Presiden 2014, dua calon presiden, yakni Joko Widodo maupun Prabowo Subianto sama-sama menjanjikan program Rp 1 miliar per Desa. "Tak ada yang ditegur Bawaslu saat itu," ujar Didi.