WowKeren - Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma'aruf Amin hadir dalam persidangan kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Selasa (31/1). Ia dipanggil untuk memberikan kesaksian di hadapan Majelis Hakim.

Dalam kesempatan itu, ia sempat ditanya mengenai telepon dari Mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono. Pengacara Ahok mengungkap jika pihaknya memiliki bukti percakapan telepon dan dan menduga jika SBY meminta MUI untuk membuat fatwa terkait kasus Ahok.

Tuduhan itu sontak menuai reaksi keras dari Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Demokrat Roy Suryo mengatakan jika kuasa hukum Ahok bisa saja dianggap melanggar hukum.

"Dan bisa dituntut balik secara hukum karena secara hukum KH Ma'ruf Amin selaku saksi tidak boleh disadap atau di-print out apalagi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang bukan merupakan pihak terkait sama sekali," ujar Roy dilansir dari Viva.

Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi baru-baru ini membantah tuduhan terkait fatwa tersebut. Menurutnya hal itu tidak beralasan sama sekali.

"Tidak ada sama sekali Pak SBY meminta Ketua MUI untuk keluarkan fatwa penistaan agama yang ditujukan kepada Ahok," ujar Didi. "Kami mempertanyakan apa dasar tuduhan tim Ahok menuduh Pak SBY. Oleh karenanya silakan tunjukkan fakta dan bukti konkret yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum sehubungan tudingan tersebut."

Sementara itu, pihak kuasa hukum Ahok baru-baru ini mengatakan jika pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam kesaksian Ma'aruf. Mereka dikabarkan berencana untuk mengambil langkah hukum terkait keterangan Ketua MUI itu.