WowKeren - PTUN Jakarta akhirnya mengabulkan gugatan nelayan atas Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta terkait pemberian izin reklamasi di Pulau F, I dan K . Dalam putusannya mereka juga memerintahkan untuk menghentikan atau menunda segala bentuk pembangunan dalam reklamasi pulau termasuk pemberian ganti rugi.

Nelayan pun menyambut gembira putusan ini dengan sujud syukur atas kembalinya hak mereka. Namun hal ini ditanggapi berbeda oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ia menilai penghentian pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta akan merugikan pemerintah DKI.

"Kalau menurut saya reklamasi itu kalau dihentikan ya banyak kerugian juga. Kamu hitung sendiri, dapat dari mana Rp 158 triliun," kata Ahok dilansir dari Kompas, Jumat (17/3). Padahal dana itu seharusnya dapat digunakan untuk biaya pembangunan tanggul di Jakarta Utara.

Selain nilai material, jika reklamasi dihentikan maka angkatan kerja tidak akan terserap dengan baik. Ahok memperkirakan proses pembangunan proyek reklamasi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1 juta orang sehingga mampu mengurangi angka pengangguran dan memperbaiki ekonomi warga.

Penghentian proyek reklamasi ini juga dinilai akan merugikan para nelayan itu sendiri. "Kenapa rugi, karena kami bisa bantu nelayan banyak loh dari itu. Kami mau groundbreaking tematik kampung nelayan," jelas Ahok. Sebelumnya Pemprov DKI juga memang sudah berencana membangun kampung tematik untuk para nelayan.