WowKeren - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan kembali memaparkan program uang muka atau down payment (DP) 0 persen atau 0 rupiah. Dalam debat pilkada kemarin (27/3) malam, Anies menegaskan program tersebut tidak membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar seluruh pembelian rumah oleh masyarakat, melainkan hanya DP-nya saja.

"Kalau harga rumah Rp 350 juta maka masyarakat DKI Jakarta harus bayar DP Rp 52 juta dan itu yang mau kami hilangkan, kami ringankan," kata Anies. Hingga saat ini, Program DP Rumah 0 Persen masih dianggap tidak mungkin dapat dilaksanakan di Jakarta.

Selain harga lahan sudah semakin tinggi yang mengakibatkan harga rumah kian selangit, juga memberatkan APBD DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mesti menggelontorkan dana tak kurang dari Rp 67,6 triliun guna membayar DP Rp 52 juta untuk 1,3 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah.

Fakta bahwa di Jakarta saat ini sudah tidak didapatkan rumah formal dengan harga di bawah Rp 350 juta. Rumah formal yang dimaksud adalah rumah tapak (di atas tanah) pertama atau primary home. Sementara menurut riset portal Rumah123.com, 95 persen rumah yang dipasarkan saat ini sudah menyentuh angka Rp 480 juta ke atas. Sedangkan harga rumah di bawah angka itu hanya 5 persen.

Komposisi nyaris serupa terjadi di area penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Rumah dengan harga di atas Rp 480 juta sebanyak 78 persen, sisanya di bawah itu. Padahal, warga Jakarta yang bisa mengakses rumah dengan harga di bawah Rp 480 juta justru menempati posisi mayoritas.

Mereka, kata Country General Manager Rumah123.com Ignatius Untung adalah yang berpendapatan di bawah Rp 4 juta, rentang Rp 4 juta-Rp 7 juta, dan Rp 7 juta hingga Rp 12 juta per bulan. "Namun demikian, pemerintah masih memberikan perhatian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan income di bawah Rp 4 juta per bulan melalui KPR subsidi. Tetapi, bagaimana dengan mereka yang berpenghasilan Rp 4 juta-Rp 12 juta per bulan," tanya Untung.