WowKeren - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah Ketua Umum Golkar Setya Novanto untuk bepergian keluar negeri membuat internal partai berlambang beringin itu bergejolak. Setya dicegah karena terkait dengan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

"Karena Ketua Umum hampir pasti menjadi tersangka," ujar Ketua Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pimpinan Golkar Yorrys Raweyai di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, Senin (24/4).

Setya Novanto pernah diperiksa sebagai saksi di KPK maupun di pengadilan untuk dua terdakwa, Irman dan Sugiharto. Selama itu pula, dalam beberapa kali kesempatan, Setya membantah jika disebut menerima duit ataupun ikut mengatur proyek e-KTP.

Menurut Yorrys, saat ini sudah ada gerakan penyelamatan partai akibat dari kasus yang membelit Setya. Gerakan itu tidak hanya muncul di tingkat pusat tapi juga terjadi di tingkat pengurus daerah dari tingkat provinsi hingga kota atau kabupaten.

Tujuan gerakan itu, kata dia, adalah menyusun langkah antisipasi jika Setya menjadi tersangka. Selain itu, muncul wacana penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) mencari pengganti Setya yang akan diadakan pada Agustus mendatang.

"Ini berbeda dengan kemelut Aburizal Bakrie dan Agung Laksono,” ujarnya. Aburizal dan Agung terlibat perseteruan panjang karena masalah keabsahan posisi ketua umum. Belakangan, mereka berdua sepakat mengadakan musyawarah nasional luar biasa pada Mei tahun lalu dan melahirkan Setya sebagai ketua umum baru.

Gerakan penyelamatan partai, Yorrys Raweyai melanjutkan, perlu dilakukan supaya mesin partai tidak terganggu. Apalagi dalam waktu dekat sudah ada momen politik yang harus dihadapi oleh partainya. Misalnya, pendaftaran pemilihan kepala daerah serentak 2018 pada Juni mendatang dan verifikasi partai untuk pemilihan umum 2019 pada Agustus nanti.