WowKeren - Pembahasan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2017 dimulai oleh pemerintah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun, jika didasarkan pada tahun-tahun sebelumnya, pengesahan APBD-P akan dilakukan pada Oktober. Sedangkan Gubernur terpilih, Anies Baswedan juga akan dilantik di bulan yang sama.

Ahok sendiri sebelumnya menjelaskan jika penyusunan APBD-P masih berada di bawah kewenangannya dan Wakil Gubernur DKI, Djarot Siaful Hidayat. Meski mengaku menerima masukan, Ahok rupanya tak mengizinkan tim Anies-Sandi mengubah banyak APBD-P dengan alasan ingin menyelesaikan program prioritas.

"Jadi bukan berarti kamu ubah semua, kamu belum gubernur kok. Kan kalau kita niatnya sama-sama kan pasti enggak ada masalah, kita lanjutin kan," ujar Ahok.

Tidak hanya itu, Ahok juga tidak mengakomodasi sejumlah program Anies-Sandi yang digadang-gadang sejak masa kampanye. Salah satunya adalah program rumah DP Rp 0 dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

"Kalau usul soal mesti sediakan uang DP 0 persen, ya enggak masuk akal buat kami beli rumah. Menyediakan uang buat warga bisa cari rumah sendiri, beli sendiri, ya menyalahi aturan, kami enggak bisa," terang Ahok.

Sedangkan untuk KJP Plus, Ahok menyoroti diperbolehkannya penarikan uang tunai. Menurutnya hal tersebut justru merupakan langkah mundur. "Boleh populer, orang senang, buat yang tarik uang silakan. Kalau saya enggak akan kasih," imbuhnya.

Sikap Ahok tersebut tak pelak menuai polemik baru. Tidak sedikit pihak yang mengecam Gubenur DKI tersebut. Sedangkan Anies sendiri mengatakan jika pihaknya akan berbicara dengan Ahok terkait hal tersebut. "Nanti kami bicarakan dulu. Enggak mau buru-buru," ujar Anies.