WowKeren - Lembaga peneliti Polling Center bersama Indonesia Corruption Watch baru-baru ini menyebut perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Polisi merupakan yang terkorup. Pernyataan itu berdasarkan dari persepsi buruk yang banyak di masyarakat.

"Berdasarkan hasil survei, saat mendaftar kerja jadi PNS dinilai sebagai sektor terkorup. Karena 56 persen masyarakat menyatakan bahwa mereka pernah diminta uang secara ilegal oleh pihak tertentu ketika menggunakan jasa atau interaksi dalam sektor ini," ujar peneliti Polling Center, Heny Susilowati. "50 persen masyarakat yang pernah berhubungan dengan Kepolisian, dan 13 persen dari total responden menyatakan pernah dimintai uang atau hadiah secara tidak resmi."

Laporan tersebut tak pelak langsung menjadi perhatian pihak Polri. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Martinus Sitompul mempertanyakan dasar dari pernyataan tersebut, hasil survei dan juga respondennya.

Pasalnya menurut polisi hasil tersebut bisa saja didapat jika responden mereka pernah bermasalah dengan polisi. Seperti korban kesewenang-wenangan aparat atau yang lainnya tentu akan memiliki penilaian yang buruk.

"Yang pertama, sumbernya ICW itu dari mana? Survei mereka itu melalui siapa yang mereka lihat. Kita kan harus lihat dulu, apakah daerah perkotaan, apa pedesaan, tingkat pendidikannya," ujarnya. "Kalau dia menyasar kepada mereka-mereka yang pernah menjadi korban, atau katakanlah yang korban penyalahgunaan polisi, ya pasti itu jelas dari survei mereka itu."

Meski begitu, Martinus mengaku menghargai survei tersebut dan menganggapnya sebagai masukan. "Kita menghargai. Kalau ada informasi-informasi seperti itu menjadi sebuah masukan bagi kita," imbuh Martinus.

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan jika Polri sangat terbuka dalam proses rekrutmen. Jika ada laporan tentang suap, kemungkinan berasal dari pihak-pihak yang berupaya menyuap lantaran putra-putrinya tidak diterima.

"Khusus dalam kaitan kita melakukan rekrutmen, itu kan sudah sangat terbuka sekali, transparan dan kita umumkan setiap hasil dari beberapa tahapan ujian itu," jelas Martinus. "Pihak polisi yang menerima (suap) ibarat seperti menunggu di atas kuda, menembak di atas kuda. Kalau lulus uangnya diambil, kalau enggak lulus uangnya dikembalikan."