Jokowi Sebut Prabowo Teken Berkas Pencalonan Eks Koruptor, BPN Beri Klarifikasi
Instagram/gerindra
Nasional

BPN Prabowo menyebut bahwa justru menurut ICW, Gerindra adalah partai yang paling akuntabel.

WowKeren - Meski sudah hampir sepekan berlalu, debat Pilpres perdana yang tanyang pada Kamis (17/1) lalu masih menjadi pembicaraan. Salah satunya terkait sikap calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi.

Anggota Badan Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Miftah Sabri menilai bahwa Jokowi cenderung menyerang Paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dalam debat tersebut, Jokowi sempat menyinggung tentang mantan koruptor dari Partai Gerindra yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Yang mana, berkas tersebut ditandatangani oleh Prabowo.


Miftah menyebut bahwa pernyataan Jokowi tidak sepenuhnya benar. Sebab, para narapidana kasus korupsi dari Partai Gerindra tersebut mencalonkan diri untuk lingkup DPRD. Sedangkan sebagai ketua umum partai tersebut, Prabowo tidak menandatangani berkas pencalonan untuk Caleg DPRD.

"Karena yang enam itu setelah kami cek, itu dari DPRD dan Jokowi keliru di situ," ujar Miftah saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin (21/1). "Enggak ada Pak Prabowo tanda tangan,"

Sehingga, anggota Badan Nasional Pemenangan (BPN) itu menyebut bahwa apa yang dikatakan Jokowi adalah hal yang sangat keliru. Bahkan, ia menyebut bahwa Jokowi mengatakan hal itu hanya untuk mempermalukan Prabowo-Sandiaga.

"Ada kekeliruan mendasar di situ," ungkap Miftah. "Memang Pak Jokowi pengen mempermalukan saja, dan datanya salah karena Pak Prabowo tidak pernah tanda tangani, itu DPRD semua."

Miftah kemudian mengklarifikasi bahwa sebagai ketua umum, Prabowo hanya menandatangani berkas untuk pencalonan sebagai Caleg DPR RI. Sedangkan mantan koruptor yang disebut Jokowi mencalonkan diri sebagai Caleg, itu untuk tingkat DPRD. Adapun untuk tingkat DPRD ini, berkas pencalonan ditandatangani oleh masing-masing pengurus partai di tiap daerah.

"Yang ditandatangani ketum dan sekjen adalah caleg DPR RI," jelas Miftah. "Seluruh yang mantan napi korupsi tersebut adalah DPRD, walaupun keputusan MA dan MK membolehkan."

Saat melontarkan pertanyaan tersebut, Jokowi juga menyebut bahwa ia mendapatkan data itu dari Indonesia Corruption Wach (ICW). Justru menurut Miftah, data dari ICW menunjukkan bahwa Partai Gerindra adalah yang paling akuntabel.

"Justru karena pakai data ICW," tegas Miftah. "Data ICW mengatakan bahwa partai Gerindra adalah partai yang paling baik laporan keuangannya, paling terbuka, dan paling akuntabel dibanding partai-partai yang lain."

You can share this post!

Related Posts