Tommy menilai pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah belum mampu memberikan dampak langsung terutama ke masyarakat desa.
- Wahyu
- Sabtu, 02 Maret 2019 - 09:19 WIB
WowKeren - Dua puluh tahun sudah Indonesia mengalami masa reformasi sejak lengsernya Soeharto. Selama itu pula, pemerintah melakukan pembangunan di berbagai sektor untuk menghadirkan perubahan dalam negeri ini.
Sayangnya, dampak reformasi tersebut belum bisa dirasakan secara menyeluruh oleh rakyat Indonesia. Masih ada masyarakat yang belum merasakan manfaat langsung. Hal itulah yang dikemukakan oleh Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.
"Kita mengetahui bahwa 20 tahun kita sudah melakukan reformasi, tentu ini bukan hal yang pendek, bukan waktu yang pendek," kata Tommy di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jumat (1/3). "Tapi nyatanya kita tidak merasakan atau terutama masyarakat di pedesaan tidak merasakan hasil-hasil pembangunan secara riil."
Pembangunan yang dimaksud terutama dalam bidang sosial ekonomi. Tommy menyebut bahwa saat ini, harga-harga barang masih tinggi namun tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Bahkan, utang pemerintah pun juga makin meningkat hingga melampaui angka Rp 5.000 triliun.
"Bahkan nyatanya harga-harga naik dan juga pendapatan masyarakat tidak naik. Karenanya disinilah kami hadir untuk memperbaiki keadaan bangsa dan negara ini," ujar Tommy. "Apalagi kita tahu bahwa laporan terakhir pemerintah bahwa utang negara kita sudah lebih dari Rp 5.000 Triliun."
Ketua Umum Partai Berkarya tersebut menyoroti pembangunan infrastruktur pemerintah. Dana pinjaman yang dipergunakan untuk membangun justru bisa menjadi beban bagi anak cucu bangsa di kemudian hari. Beban ini tentunya akan menghambat Indonesia untuk melangkah maju.
"Ini memang selalu dibanggakan untuk infrastruktur dan sebagainya, tapi semua itu dana pinjaman yang tidak tahu kapan harus dikembalikan. Artinya itu adalah menjadi beban anak cucu kita nantinya," tegas Tommy. "Untuk menanggung beban utang tersebut, sehingga kita juga akan merasakan beratnya hutang itu untuk membangun negara ke depannya."
Meski demikian, bukan berarti negara tidak boleh berutang sama sekali. Utang tetap diperlukan untuk membangun bangsa. Namun, perlu diperhatikan juga sejauh mana kemampuan negara untuk melunasinya.
"Kita bukannya anti utang, kita tetap wajib dan memang harus melakukan pembangunan dengan antara lain berutang," jelas Tommy. "Tapi kita harus mengukur kemampuan kita untuk mengembalikan dan proyek atau bidang-bidang apa saja yang harus kita tangani."
(wk/wahy)
