WowKeren - Sebanyak 600 prajurit TNI tambahan diminta ditarik dari Nduga oleh Staf Khusus (Stafsus) Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kagoya. Lenis meminta agar aparat TNI sebaiknya ditempatkan di kota saja dan tidak perlu sampai ke distrik.

Usulan tersebut diberikan Lenis terkait dengan Pemilu 2019. Ia meminta agar pengejaran kelompok kriminal bersenjata (KKB) dilakukan usai Pemilu saja.

Menanggapi permintaan tersebut, Menko Polhukam, Wiranto, pun buka suara. Menurut Wiranto, permintaan Lenis merupakan hal yang tidak logis.

Awalnya, Wiranto menjelaskan titik rawan Pemilu yang telah disusun oleh Polri dan Bawaslu. Daerah yang rawan, seperti Papua, diharap dapat dinetralisir dalam Pemilu 2019 nantinya.

Sehingga TNI selaku aparat keamanan nasional pun dikerahkan. Oleh sebab itu, Wiranto menyebut permintaan Lenis tidak logis.

"Tetapi kemudian ada keinginan untuk menarik TNI hanya karena Pemilu, ya tidak logis. Karena TNI datang, TNI dikirim, TNI bertugas itu bukan hanya karena Pemilu, (tetapi) karena keamanan nasional," jelas Wiranto di Jakarta Pusat, Kamis (14/3). "Tugas pemerintah agar melindungi bangsa dan negara Indonesia."

TNI sendiri diketahui mengerahkan 600 personel yang terdiri dari Zipur 8 dan Yonif 431 dari Kodam Wirabuana. Selain mengerjakan pembangunan jembatan, para prajurit tersebut juga akan mengamankan pengerjaan.

Apalagi mengingat serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) beberapa waktu lalu yang membuat pengerjaannya tidak tuntas. Wiranto mengaku TNI dikerahkan karena ada warga negara yang merasa terganggu.

"Karena tumpah darah berbagai wilayah yang terganggu, ada warga negara terganggu, membutuhkan polisi hadir, membutuhkan TNI hadir," terang Wiranto. "Kita hadirkan di sana. Tidak hanya karena Pemilu, jangan sampai dicampuradukkan."

Sebelumnya, Lenis mengaku sudah menyampaikan usulannya kepada Presiden Joko Widodo. Ia percaya bahwa dalam menyelesaikan konflik di Nduga, pemerintah sebaiknya menggunakan pendekatan lunak.

"Terus selesai (pilpres) baru dipikirkan bagaimana pendekatannya," tutur Lenis, Rabu (13/3). "Jadi biarkan (pendekatan secara) agama, secara adat, biarkan pimpinan (daerah)."