Mahfud menerima informasi tersebut usai mendapati dokumen tentang skema pemenangan PPP yang menjelaskan penggunaan jaringan Kemenag.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 20 Maret 2019 - 16:57 WIB
WowKeren - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, kembali mengomentari mantan Ketua Umum PPP Rommy yang menjadi tersangka kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Menurut Mahfud, Rommy telah memanfaatkan jaringan kantor wilayah (kanwil) Kemenag untuk memaparkan program pemenangan PPP di Pemilu 2019.
Ia mengaku menerima informasi tersebut usai mendapati dokumen tentang skema pemenangan PPP yang menjelaskan penggunaan jaringan Kemenag. Mahfud pun mengklaim bahwa informasi tersebut telah dikonfirmasi oleh seseorang di kanwil Kemenag.
"Saya punya dokumen, tadi dikirim tentang skema pemenangan PPP dan di situ jelas menggunakan jaringan-jaringan Kemenag dari pusat sampai ke daerah," terang Mahfud dalam program "Indonesia Lawyers Club" edisi Selasa (19/3). "Saya katakan ini benar enggak, saya tanya ke satu kanwil, (dijawab) betul."
Rommy disebut memaparkan program pemenangan PPP di Pemilu dengan mengajak orang-orang yang bekerja di Kanwil tertentu untuk berkumpul di sebuah ruangan. Setelah itu, orang-orang tersebut akan diminta untuk mematikan handphone terlebih dahulu sebelum masuk dan mendengarkan paparan program pemenangan PPP.
"Yang menyampaikan sendiri materinya Romi," ungkap Mahfud. "Jadi kalau datang ke kanwil (Kemenag) disuruh masuk ke ruangan. Semua orang matikan handphone, lalu dijelaskan ini program pemenangan partai. Kalau kanwil begini tugasnya, target suara suara begini, begini."
Informasi tersebut, menurut Mahfud, diberikannya untuk mengklarifikasi persoalan di tubuh Kemenag kepada publik. Ia berharap agar Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menindak lanjuti kasus ini.
"Saya berani sampaikan begini karena yang mengatakan kepada saya berani bersaksi, tetapi saya katakan nanti saya sampaikan kepada KPK saja agar dicari," jelas Mahfud. "Kalau cuma saksi satu begitu kan mungkin kurang masif, saya katakan biar KPK nanti menyelidiki ini."
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga sempat membongkar kasus jual beli jabatan yang terjadi di lingkungan Kemenag. Menurut Mahfud, indikasi jual beli jabatan di lingkungan Kemenag sudah sangat parah. Mahfud juga mengungkap indikasi jual beli jabatan untuk pemilihan rektor hingga kepala kanwil.
"Jual beli jabatan, untuk UIN itu ada kasus yang sangat luar biasa. Itu Profesor Andi Faisal Bakti dua kali menang pemilihan rektor di UIN, tidak diangkat," tutur Mahfud. "Andi Faisal Bakti ini orangnya masih ada, dan dia pernah didatangi orang dimintai Rp 5 miliar untuk jadi rektor. Saya dengar dari orang lain, pak Jasin (mantan Sekjen Kemenag) dengar dari orang, mungkin dia dengarnya dari pak Andi Faisal Bakti. Cuma pak Jasin agak halus, enggak nyebut nama. Saya sebut namanya biar tidak dianggap ini gosip."
(wk/Bert)
