WowKeren - Publik digegerkan dengan video pengakuan Habib Rizieq Shihab yang banyak beredar di YouTube. Dalam kanal YouTube Front TV pada Jumat (29/3) kemarin, Rizieq mengaku mendapatkan info soal adanya ancaman dari Menteri Luar Negeri agar staf KBRI Arab Saudi memenangkan Joko Widodo.

"Menteri Luar negeri tanpa malu malu, tanpa sungkan-sungkan secara terang-terangan, mengajak yaitu para staf dan seluruh pekerja yang ada di KBRI dan KJRI agar bekerja keras memenangkan paslon 01, yaitu Jokowi," ujar Rizieq dalam video yang diunggah Front TV di YouTube pada Jumat (29/3). Pengakuan Rizieq ini lantas menuai perhatian di dalam negeri.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, menyebut pentolan FPI itu sudah menebar fitnah. Agus membantah adanya perintah dari Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, untuk memenangkan paslon 01.

"Sangat tidak benar Menlu RI datang ke Arab Saudi untuk mengarahkan KBRI dan KJRI untuk menyukseskan pasangan capres-cawapres tertentu," tegas Agus dilansir Detik pada Senin (1/4). "Tuduhan MRS (Muhammad Rizieq Shihab) dalam video yang dibuat di Kota Suci Madinah tersebut adalah merupakan fitnah."

Di sisi lain, perwakilan Kementerian Luar Negeri menyebut jika Rizieq sudah salah info terkait adanya ancaman memenangkan paslon 01 itu. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal menyatakan jika lokasi kunjungan Menlu tak sama seperti yang diinfokan Rizieq.

"Mungkin beliau tidak berbohong, tetapi mungkin beliau mendapatkan informasi yang tidak benar sehingga beliau menyampaikan itu," terang Iqbal di kantor KPU pada Selasa (2/4) kemarin. Iqbal membenarkan kunjungan Retno ke Arab Saudi. Namun, Menlu tersebut berkunjung ke Jeddah, bukannya Riyadh seperti yang dituduhkan Rizieq.

Menurut Iqbal, Retno hanya memberikan perintah untuk menyelenggarakan Pemilu dengan lancar. "Jadi tidak mungkin Menteri Luar Negeri mengarahkan kepada salah satu pasangan calon," tegas Iqbal.

Terkait hal ini, pihak Kemenlu tak akan menyeret tuduhan Rizieq ke jalur hukum. Menurut pihak Kemenlu, klarifikasi sudah cukup menyelesaikan masalah ini. "Tidak ada (niat melaporkan). Saya kira klarifikasi yang kami sampaikan ini sudah memadai, yang penting publik tahu bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar," pungkas Iqbal.