WowKeren - Calon Presiden Indonesia nomor urut 02, Prabowo Subianto dikabarkan akan melangsungkan kampanye di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu (7/4) mendatang. Agenda tersebut merupakan bagian dari kampanye akbar jelang Plimu. Dalam agenda kampanye nanti, Prabowo berencana mengundang para alumni gerakan 212 untuk hadir.

Selain mengundang Anies Baswedan, kubu Prabowo juga mempersilakan bagi cawapres 01, Ma'ruf Amin untuk turut hadir. Diketahui, Ma'ruf merupakan salah satu penggerak 212.

"Memang kita undang Pak Anies. Mudah-mudahan Pak Anies datang. Kan itu hari libur. Saya kira enggak menyalahi aturan apa-apa," terang Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandiaga, M Taufik, di Ruang Konferensi Pers GBK, Kamis (4/4). "Hampir seluruh yang hadir di 212 hadir di sini. Insyaallah hadir. Kecuali Kiai Ma'ruf. Kalau kiai Ma'ruf mau hadir juga silakan."

Rencananya, acara tersebut akan dilangsungkan pagi hari dan akan selesai pada saat Zuhur. Orasi Prabowo akan dijadikan penutup dalam acara kampanye akbar tersebut.

Mendapatkan undangan demikian, Ma'ruf memberikan respon. Ia menolak dengan tegas untuk hadir dalam acara kampanye Prabowo-Sandiaga tersebut. Ma'ruf menyebut dirinya sudah selesai dengan 212 yang sekarang sudah membentuk alumni.

"Ya tidak (hadir)-lah, dan enggak ada hubungannya dengan 212 yang asli. Ini kan 212 PA (Persaudaraan Alumni)," tegas Ma'ruf di Jakarta, pada Jumat (5/4). "Ya itu (212) kan sudah selesai. Kampanye kok. Saya sih calon 01, jadi enggak ada hubungannya. 212 yang asli sudah selesai. Kalau sekarang 212 yang PA, yang dibangun ke sana itu 212 yang PA namanya."

Sebelumnya, Ma'ruf Amin pernah menyampaikan protes terkait posisinya sebagai pembuat Gerakan 212. Pada sat itu, Ma'ruif mengaku menyayangkan gerakan tersebut yang berubah menjadi gerakan politik.

"212 tadinya untuk penegakan hukum," kata Ma'ruf di Jawa Tengah pada Selasa (5/2). "Saya yang keluarkan fatwa, penegakan hukum dilakukan selesai. Harusnya selesai, yang bersalah sudah dihukum. Makanya gerakan kita bubarkan, gerakan nasional pengawal fatwa MUI bubarkan."