WowKeren - Belum lama ini jagad maya digegerkan dengan video viral terkait perolehan suara Pilpres. Video itu menyebut bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mempersiapkan kemenangan Joko Widodo alias Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar 57 persen. Tentu saja, informasi dalam video tersebut dibantah tegas oleh KPU.

Video ini juga mendapat tanggapan dari Ma'ruf. Dengan beredarnya video semacam itu, Ma'ruf menilai bahwa ada pihak-pihak yang berniat mendelegitimasi KPU. Menurutnya, sudah ada setting-an jika satu pihak kalah maka akan dianggap terjadi kecurangan.

"Wah buktikan saja itu isu-isu," kata Ma'ruf di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/4). "Ini kan ya sudah gimana ya? Jadi ada setting kalau kalah dianggap ada kecurangan."

Menurut Ma'ruf, jika memang terdapat indikasi adanya kecurangan Pemilu maka sebaiknya hal itu dilaporkan sesuai prosedur. Sebab, semuanya sudah diatur dalam undang-undang sehingga protes tidak seharusnya dilakukan dengan menjatuhkan kredibilitas KPU.

Sementara itu, Ma'ruf mengatakan bahwa pihaknya masih percaya penuh kepada KPU. Menurutnya, KPU masih menjunjung tinggi netralitas sebagai penyelenggara Pemilu.

"Kalau KPU merasa direndahkan ya, itu yang lapor ya bagus," tutur Ma'ruf. "Silakan. Kalau kita sih percaya KPU ya. Masih berada di netral di jalur benar."

Lebih jauh, Ma'ruf menganggap pihak-pihak yang berupaya mendelegitimasi KPU semacam inilah yang akan mengkambinghitamkan KPU jika kalah di Pilpres mendatang. Dikatakannya, pihak tersebut akan menuding KPU sebagai lembaga yang tidak netral dalam menyelenggarakan Pemilu.

"Iya itulah. Ada yang ingin mendelegitimasi kalau kalah yang dipersalahkan KPU," jelas Ma'ruf. "'Ini gara-gara KPU tidak netral, gitu kan', jadi mencari kambing hitam."

Dalam video yang beredar, menyebut bahwa salah satu server KPU sudah diatur sedemikian rupa untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf. KPU pun langsung melaporkan tiga orang oknum yang diduga sengaja membuat resah masyarakat dengan hoaks semacam ini.

Sebab jika tidak ditindaklanjuti, hal itu dikhawatirkan mampu menggerus kepercayaan masyarakat terhadap netralitas KPU sebagai penyelenggara Pemilu. KPU juga menegaskan bahwa seluruh server milik mereka ada di Indonesia.