Menurut mantan Ketua Umum PSSI tersebut, seorang kepala daerah memang harus lebih mendahulukan kepentingan rakyatnya, karena jabatan itu merupakan sebuah amanat.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 26 April 2019 - 09:07 WIB
WowKeren - Surat pengunduran diri Bupati Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara, Dahlan Hasan Nasution, ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Dahlan pun akhirnya batal mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, pun buka suara. "Alhamdulillah, untung cepat sadar," tutur Edy di Medan pada Kamis (25/4).
Menurut mantan Ketua Umum PSSI tersebut, seorang kepala daerah memang harus lebih mendahulukan kepentingan rakyatnya. Pasalnya, jabatan kepala daerah merupakan sebuah amanat yang diberikan rakyat demi kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu, Edy berharap agar kepala daerah tidak memikirkan hal selain kepentingan masyarakat.
"Bupati itu dipilih oleh rakyatnya. Kalau Gubernur, rakyat Sumatera Utara. Kalau kabupaten, kabupatennya yang milih," ujar Edy. "Pikirkan rakyatnya, sehingga rakyatnya sejahtera. Enggak usah mikir yang lain-lain."
Diketahui, Dahlan sempat mengirimkan surat pengunduran diri kepada Jokowi. Alasannya adalah Jokowi mendapat perolehan suara yang lebih sedikit dibanding Prabowo di Madina pada Pemilu 2019 kemarin. Berdasarkan penghitungan suara, Jokowi mendapat suara 19,74 persen sementara Prabowo 80,26 persen.
Pengunduran ini sempat menuai banyak kontroversi. Edy sendiri sebelumnya menuntut kenetralan Dahlan sebagai seorang kepala daerah.
Tak hanya itu, kritik juga datang dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. BPN menyebut bahwa aparat setempat mengalami "tekanan".
"Aparat mengalami tekanan-tekanan, tidak mungkin tidak ada masalah kalau dia tidak mundur, jadi tiba-tiba mundur ini suatu yang harus dikaji lah," jelas Direktur Materi dan Debat BPN, Sudirman Said pada 21 April 2019. "Ini adalah rangkaian peristiwa-peristiwa yang saya sebut sebagai secara masif muncul dimana-mana. Bupati Nias Selatan, ada Bupati di Lampung marah-marah sudah nunggu tapi surat suaranya ternyata enggak ada. Jadi ini suasana yang betul-betul menimbulkan keprihatinan malah bisa mengarah pada kegentingan dan saya kira kita tidak ingin ini terus berlanjut."
(wk/Bert)
