Presiden Jokowi menggunakan nada tinggi kala membahas terobosan kebijakan investasi, ekspor, dan perpajakan dalam rapat terbatas (ratas) pada Rabu (19/6).
- Bertilia Puteri
- Kamis, 20 Juni 2019 - 17:14 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo membahas soal terobosan kebijakan investasi, ekspor, dan perpajakan dalam rapat terbatas (ratas) pada Rabu (19/6). "Sekali lagi urusan investasi, ekspor, perpajakan hari ini kita rataskan," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, pada Rabu (19/6).
Nada bicara Jokowi dalam ratas kali ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan ratas sebelumnya. Pasalnya, ratas mengenai investasi, ekspor, dan perpajakan sudah enam kali dilaksanakan.
"Ini adalah ratas yang keenam, mohon digarisbawahi," tegas Jokowi. "Ini adalah ratas keenam, yang terkait keinginan saya di awal untuk terobosan kebijakan di bidang investasi, ekspor, dan perpajakan."
Jokowi pun mengungkapkan kejengkelannya melihat kinerja investasi Indonesia yang dinilai belum memuaskan. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menilai bahwa kebijakan investasi Indonesia tidak nendang. "Karena kebijakan investasi, urusan perizinan, tidak ada tendangannya apa-apa menurut saya, sampai saat ini," ungkap Jokowi.
Jokowi sendiri mengingatkan bahwa dirinya sudah lama meminta para Menteri di kabinet untuk berinovasi demi meningkatkan investasi dan ekspor. Oleh sebab itu, ia berharap ratas keenam tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang konkret mengenai investasi, ekspor, dan perpajakan.
"Saya kira saya sudah berkali-kali juga menyampaikan ekspor, investasi adalah kunci utama kita dalam menyelesaikan neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan," terang Jokowi. "Sehingga harapan terakhir saya minta kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan ekspor betul-betul konkret, betul-betul dieksekusi benar-benar kita mendengar dari kesulitan-kesulitan dari apa yang dialami oleh pelaku."
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun lantas angkat bicara. Wanita yang akrab disapa Ani tersebut mengaku selama ini telah menerbitkan banyak kebijakan dan memberi insentif fiskal demi mendorong laju investasi. Meski demikian, terdapat perbedaan antar sektor industri dalam implementasi di lapangan.
"Itu semuanya memiliki perbedaan dari sisi karakteristik kebutuhan mereka. Itu satu," ujar Ani. "Jadi kita akan melihat lebih dalam yang sudah diidentifikasi oleh pak Menko (Menteri Ekonomi Darmin Nasution)."
Sementara itu, dari sisi perpajakan, Ani mengungkap bahwa pemerintah gencar menerbitkan kebijakan insentif fiskal, namun masih belum banyak dimanfaatkan. Ani bahkan mengaku pihaknya tengah mengkaji penurunan tarif PPh menjadi 20%.
(wk/Bert)
