Keterlambatan pembayaran defisit BPJS Kesehatan juga berimbas pada banyaknya RS yang merupakan mitra BPJS mengalami kendala dalam memberikan pelayanan untuk pasien.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 17 Juli 2019 - 13:01 WIB
WowKeren - Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) bersama asosiasi perumahsakitan berencana untuk mendatangi Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi. Mereka akan meminta agar Jokowi segera membayar defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Persi mencatat bahwa BPJS masih memiliki tunggakan klaim rumah sakit mitra sebesar Rp 6,5 triliun per tanggal 14 Juli. Diperkirakan, defisit BPJS kesehatan bisa mencapai Rp 28 triliun di akhir tahun mendatang.
"Kami nanti menyampaikan kepada presiden risiko-risiko," kata Ketua Umum Persi Kuntjoro Adi Purjanto di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Selasa (16/7). "Kemudian berharap enam bauran itu tetap dilakukan, kemudian premi segera disesuaikan. Jangan nunggu lama-lama, tarif juga demikian."
Tak hanya mengingatkan presiden soal defisit BPJS, Persi juga akan menawarkan solusi untuk membenahi defisit tersebut. Ada dua solusi yang bisa diambil pemerintah. Untuk jangka pendek, BPJS harus segera melunasi utang pada rumah sakit dengan enam bauran.
Sedangkan untuk solusi jangka panjangnya, Persi menilai akan lebih baik jika pemerintah melakukan penyesuaian premi dan tarif. Pasalnya, premi iuran saat ini jumlahnya berbeda jauh dengan perhitungan aktuaria. Bahkan salah satu penyebab BPJS mengalami defisit adalah karena selisih premi ini.
Kondisi BPJS yang terus mengalami defisit dikhawatirkan akan berimbas pada pasien. "Di samping membuat permohonan untuk menghadap (presiden), saya berharap ini viral. Ini berkaitan dengan pasien, bukan hanya rumah sakit. Akibatnya itu pasien," jelas Adi.
Sementara itu, banyak juga rumah sakit yang merupakan mitra BPJS Kesehatan mengalami kesulitan dalam melayani pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal ini merupakan imbas keterlambatan pembayaran tunggakan BPJS.
"Banyak RS tidak bisa melayani peserta JKN-KIS," kata Ketua Kompartemen Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Persi Daniel Budi Wibowo. "Karena tidak bisa memberikan obat. Berapa banyak layanan kesehatan uang tertunda."
Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan segera mengambil langkah untuk menyelamatkan BPJS. "Di antaranya urun biaya hingga meningkatkan subsidi pemerintahan daerah," tutur Daniel.
(wk/zodi)
