WowKeren - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan tentang perbedaan yang dialaminya kala menjabat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Menurut Sri Mulyani, salah satu perbedaannya terletak pada urusan perpajakan.

Perbedaan perpajakan antara zaman SBY dan Jokowi rupanya terletak pada urusan data. Menurut Sri Mulyani, kini dirinya bisa memantau pajak di manapun di dunia, termasuk di luar negeri.

"Yang membedakan saya menteri keuangan yang 10 tahun lalu (zaman SBY) sama sekarang adalah Ditjen Pajak punya informasi yang luar biasa," ungkap Sri Mulyani dalam acara "Seminar Ekonomi Makro 2019" di Menara Astra pada hari ini (25/7). "Kita dapat informasi dari 132 negara, di manapun mereka akan kirimkan info kalau ada tax payer Indonesia di sana. Di manapun anda berada, jurisdiction-nya apa, mereka akan kirimkan info."

Pertukaran data perpajakan kini memang semakin gencar. Diketahui, jumlah yuridiksi partisipan kini telah mencapai 98 negara. Hal ini merupakan suatu peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 65 negara.

Selain itu, negara tujuan pelaporan tahun ini juga meningkat menjadi 82 negara. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding tahun yang lalu yang hanya 54 negara.

Terkait dengan hal ini, Sri Mulyani sempat memberikan candaannya. Ia bergurau bahwa dimana pun WNI menyimpan harta di dunia, pasti akan tetap terpantau oleh negara.

"Semua ketawa mungkin karena saya tahu kalau Anda menyimpan harta di suatu tempat di dunia ini," jelas Sri Mulyani. "Enggak apa-apa tetap simpanlah, tenang tapi kami tahu (bisa memantau)."

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menyebut bahwa pemerintah harus mempertimbangkan segala hal agar pemungutan pajak berjalan adil. Ia juga berharap pungutan pajak tak lagi menimbulkan ketakutan.

"Kita sedang membuat bagaimana penerimaan meningkat tanpa membuat investasi tertekan," ungkap Sri Mulyani. "Bagaimana penerimaan pajak meningkatkan muncul aspek keadilan. Bagaimana pajak meningkat tanpa menciptakan ketakutan."