Menurut Menkeu Sri Mulyani, seharusnya membayar iuran BPJS Kesehatan menjadi kewajiban peserta. Pemerintah baru akan menanggung peserta yang tidak mampu.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 21 Agustus 2019 - 20:42 WIB
WowKeren - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan amarahnya kala ditanya soal defisit keuangan BPJS Kesehatan. Dengan nada tinggi, Sri Mulyani menjelaskan keterlibatan Kementerian Keuangan dalam mendesain iuran BPJS Kesehatan di hadapan Komisi XI DPR.
"Mengenai iuran, Menteri Keuangan untuk ikut mendesain saya tentu saja sepakat. Jadi spirit itu sangat penting," tutur Sri Mulyani pada Rabu (21/8). "Namun jangan lupa dalam UU ada DJSN, dan kami Kemenkeu punya perwakilan di sana."
Menurut Sri Mulyani, seharusnya membayar iuran BPJS Kesehatan menjadi kewajiban peserta. Pemerintah baru akan menanggung peserta yang tidak mampu.
"Kalau kita spirit-nya keadilan sosial maka (peserta) yang tidak mampu ditanggung oleh pemerintah. Yang mampu ya dia harus rutin bayar iuran, kalau enggak bayar ditagih dan itu lah tugasnya BPJS," ujar Sri Mulyani. "Jadi sekarang bukan langsung minta ke Kementerian Keuangan."
Menagih para penunggak iuran diakui Sri Mulyani bukanlah hal yang mudah seperti minta bantuan modal ke pemerintah. Namun, apabila hal tersebut tak dilakukan, maka publik akan menilai Kementerian Keuangan lah yang belum membayar.
"Jadi semua orang tahunya kami yang seolah-olah tidak membayar," jelas Sri Mulyani. "Orang tahunya kalau ada defisit itu ke kita."
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menilai Kementerian Keuangan lebih banyak bersuara dibanding BPJS Kesehatan atau Kementerian Kesehatan terkait masalah defisit ini. Padahal, tugas masing-masing Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan telah diatur jelas.
"Kalau kami kan Kementerian keuangan bukan Kementerian keuangan Kesehatan. Jadi kita lihat kalau ada defisit bisa ditambal dari silpa yang ada di mana," terang Sri Mulyani. "Jadi tetap saja harus ada disiplin mengenai kewenangan itu. Menkes punya kewenangan apa, kami dari Kemenkeu punya tugas dan kewenangan apa. Kalau dilihat yang lebih banyak omong kami, bukan BPJS."
(wk/Bert)
