Dokumen gagasan rencana dan kriteria desain ibu kota baru milik Bappenas telah beredar. Dalam rancangan ini diketahui jika Presiden Joko Widodo akan membangun penjara hingga pangkalan militer di ibu kota baru nantinya.
- Wahyu
- Kamis, 22 Agustus 2019 - 15:53 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo memastikan bahwa wacana untuk memindahkan Ibu Kota baru ke Kalimantan terlaksana. Hal tersebut diketahui setelah dokumen desain yang telah beredar.
Dalam dokumen desain yang beredar tersebut, tertulis bahwa ibu kota baru itu nantinya akan dibangun Lembaga Permasyarakatan (lapas) atau penjara. Tak hanya itu terlihat juga pangkalan militer pada dokumen desain tersebut.
Berdasarkan dokumen gagasan rencana dan kriteria desain ibu kota baru dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN atau Bappenas), untuk pembangunan penjara ini sendiri akan menggunakan pendanaan hasil kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
KPBU ini sendiri merupakan skema pendanaan yang mencakup 54,6% dari total biaya pembangunan ibu kota Rp 485,2 triliun, yaitu sekitar Rp 265,2 triliun. Sedangkan untuk pembangunan pangkalan militer akan menggunakan skema pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
APBN ini merupakan skema pendanaan yang mencakup 19,2% dari total dana yang dibutuhkan untuk ibu kota baru. Artinya dari APBN hanya akan dikeluarkan dana sebesar Rp 93,5 triliun.
Selain kedua fasilitas tersebut, pemerintah juga akan membangun infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, ruang terbuka hijau (RTH). Fasilitas-fasilitas itu nantinya akan dibangun dengan skema pendanaan APBN.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan membangun gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, juga pembangunan infrastruktur utama selain yang sudah dibiayai APBN, sarana pendidikan dan kesehatan, serta sarana dan pra sarana penunjang ibu kota baru. Fasilitas-fasilitas tersebut nantinya akan dibangun dengan menggunakan skema KPBU.
Terakhir, untuk pembangunan perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi, science technopark, peningkatan bandara, pelabuhan, dan jalan tol, pembangunan sarana kesehatan, pusat perbelanjaan, dan MICE (meeting, incentive, conference, dan exhibition) akan menggunakan skema pendanaan dari sektor swasta. Pendanaan dari sektor swasta ini akan mencakup 26,2 persen dari total kebutuhan biaya ibu kota baru sebesar Rp 127,3 triliun.
(wk/wahy)
