KPK Pastikan Status Tersangka Imam Nahrawi Nihil Motif Politik
Nasional
Kasus Korupsi Menpora

Klarifikasi ini disampaikan usai sang mantan Menpora melontarkan kecurigaan soal adanya unsur politik di balik status tersangka kasus suap yang dialamatkan kepadanya.

WowKeren - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dan asisten pribadinya sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Imam pun menggelar konferensi pers.

Dalam konferensi pers itulah Imam sempat menyatakan kecurigaannya soal adanya motif politik di balik penetapan status tersangkanya. Menanggapi hal tersebut, pihak KPK pun buka suara. Lembaga antirasuah yang baru "digoyang" berbagai isu itu menegaskan tak ada muatan politik di balik status tersangka Imam.


"Itu tidak ada motif politik sama sekali," tegas Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (19/9). "Kalau motif politik diumumin sejak ribut-ribut kemarin. Nggak ada."

Dalam kesempatan itu, Syarif pun mengklarifikasi pernyataan Imam mengenai status tersangkanya. Sebagai pengingat, Imam mengaku baru mengetahui status tersangkanya setelah diumumkan KPK pada Rabu (18/9) malam.

Menurut Syarif pernyataan Imam itu tidak berdasar. Pasalnya KPK mengaku sudah mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan tersangka Imam sejak beberapa pekan lalu.

"Saya juga ingin mengklarifikasi pernyataan Menpora (yang) baru mengetahui kemarin. Saya pikir itu salah karena kita sudah kirimkan (surat)," jelas Syarif, dilansir Detik News. "Kalau kita tetapkan status tersangka seseorang itu ada kewajiban KPK menyampaikan surat ke beliau dan beliau sudah menerimanya."

Syarif mengaku belum mengetahui persis kapan jadwal pemanggilan Imam. Kendati demikian ia berharap agar Imam bisa memenuhi panggilan penyidikan dari KPK.

Sebelumnya, Imam sempat menyampaikan pendapatnya soal penetapan status tersangka atas dirinya. Dalam kesempatan itu, Imam menilai kasus yang menimpanya merupakan bentuk risiko pekerjaannya sebagai menteri.

Ia pun berharap agar penetapan dirinya sebagai tersangka tidak mengandung unsur politis. Imam mengaku siap mengikuti seluruh rangkaian proses hukum demi melakukan pembuktian.

"Saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat politis. Saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat di luar hukum," tuturnya. "Dan karenanya saya akan menghadapi dan tentu kebenaran harus dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Saya akan mengikuti proses hukum yang ada."

You can share this post!

Related Posts
Loading...