Terpilih Jadi Anggota DPR, Warga Garut Protes Minta Mulan Jameela Diganti
Nasional
Mulan Jameela Jadi Anggota DPR

Mulan Jameela telah ditetapkan sebagai anggota DPR untuk periode 2019-2024 menggantikan caleg terpilih sebelumnya, Ervin Luthfi. Ketetapan tersebut menuai protes.

WowKeren - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Mulan Jameela sebagai anggota DPR untuk periode 2019-2024. Namun sayangnya, hal ini justru menuai protes dari warga Garut.

Sejumlah warga yang tergabung dalam Solidaritas Aktivis, Pemuda dan Masyarakat Garut memprotes keputusan KPU yang mengganti Ervin Luthfi dengan Mulan. Ervin merupakan calon legislatif (caleg) DPR RI terpilih periode 2019-2024 dari Partai Gerindra.


Protes tersebut disampaikan oleh Koordinator Solidaritas Aktivis, Pemuda dan Masyarakat Garut, Heri Rustiana. Heri mengaku kecewa dengan keputusan KPU tersebut. "Saya selaku masyarakat Garut kecewa, KPU tidak konsisten," kata Heri dilansir dari Antara, Minggu (22/9).

Nama Ervin dicoret sebagai caleg terpilih dari daerah pemilihan Kabupaten Garut dan Tasikmalaya. Ia kemudian digantikan oleh Mulan yang berada dalam Dapil yang sama dengan Ervin.

"Kami merasa prihatin," lanjut Heri. "Ada kabar beliau (Ervin Luthfi) itu digeser dari posisi sebagai anggota DPR RI yang akan dilantik 1 Oktober mendatang."

Heri heran dengan kebijakan Gerindra yang mencopot Ervin. Pasalnya, Ervin dianggap tidak pernah melakukan pelanggaran hingga membuatnya harus digeser sebagai caleg terpilih.

Ervin, dikatakan Heri, merupakan sosok pemuda sekaligus aktivis yang mampu memperoleh suara terbanyak dalam Pileg yang digelar pada April lalu. Bagi masyarakat Garut, Ervin merupakan sosok yang potensial.

"Kami kawan-kawan menilai bahwa Kang Ervin sosok muda yang potensial," tegas Heri. "Yang akan menjadi kepanjangan lidah masyarakat Garut di DPR RI."

Bagi masyarakat Garut, KPU telah melakukan perbuatan yang dianggap mencederai prinsip demokrasi. Hal tersebut menunjukan bahwa KPU yang seharusnya bersifat independen justru menjadi alat kekuasaan yang bisa dipermainkan.

"Ini tidak adil, KPU juga melakukan pelanggaran atas etika demokrasi," tutur Heri. Dan akan menjadi penilaian buruk bagaimana KPU bisa ditekan, dipelintir dan dimainkan."

You can share this post!

Related Posts
Loading...