WowKeren - Masalah korupsi di Indonesia yang tak kunjung usai masih menjadi PR bagi pemerintah. Presiden Joko Widodo pun kerap menyuarakan untuk memberantas korupsi yang merugikan bangsa dan negara.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyarankan agar Jokowi membentuk kementerian khusus. Kementerian ini akan bertugas untuk melakukan pengawasan selama lima tahun ke depan.

"Tapi saran saya kepada Pemerintah kalau memang mau berfokus pada pencegahan, itu mestinya malah bayangan saya, ya, malah ke kabinet kemarin dibentuk yang namanya Menteri Pengawasan dan Pengendalian," kata Agus di Jawa Barat, Jumat (25/10). "Yang itu bongkar ke mana-mana, supaya sistem-sistem itu segera ada."

Agus menilai bahwa kementerian tersebut akan cukup efektif untuk menegakkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, inspektorat kementerian tersebut dapat berkolaborasi dengan inspektorat daerah yang juga disatukan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Inspektorat kementerian digabungkan dikoordinasi oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) jadi Kementerian Pengawasan dan Pengendalian langsung bertanggung jawab kepada Presiden," jelas Agus. "Saya pikir itu akan bekerja kalau arahnya ingin pencegahan, arahnya ingin membangun sistem ya. Itu akan sangat efektif sekali."

Selain itu, Jokowi juga sempat menggaungkan sistem transparansi anggaran melalui e-budgeting dan e-planning. Namun sayangnya, rencana tersebut dinilai belum bisa diwujudkan. Dia menyayangkan Pemerintah baru bisa melaksanakan janji itu di akhir masa pemerintahan lewat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

"Bayangin saja kalau Anda lihat hari ini, ya, kan janjinya Pak Jokowi saat jadi Presiden kan e-planning dan e-budgeting," lanjut Agus. "Sekarang yang dilakukan mana? Belum ada. Hanya secara sporadis seperti di Surabaya dan DKI Jakarta."

Lebih jauh, Agus pun menyinggung mantan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sebagai Mendagri, Tjahjo seharusnya mampu menertibkan bawahannya untuk bisa bekerja lebih cepat. "Kemarin mestinya di Kemendagri itu harus dijewer oleh Menterinya karena sudah hampir berakhir baru akan diperkenalkan e-planning dan e-budgeting itu, kan baru minggu lalu," imbuhnya.

.