Kemunculan desa siluman yang tidak berpenduduk membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani resah karena menyebabkan dana yang disalurkan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 05 November 2019 - 17:28 WIB
WowKeren - Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menjadi sorotan. Hal itu tak lepas dari pernyataannya soal "desa hantu" belum lama ini.
Dalam rapat kerja pertama dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bakti 2019-2024 di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11), Sri geram dengan banyaknya desa-desa tak berpenduduk. Desa-desa tersebut dimunculkan demi mendapatkan dana dari pemerintah pusat.
Menindaklanjuti kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerjunkan penyidik untuk mengusutnya. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menuturkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat setempat.
"KPK sudah kerjasama," kata Laode dilansir dari Suara, Selasa (5/11). "Dan sudah disidangkan Koordinator Wilayah KPK sudah bekerja sama dengan aparat Penegak hukum (APH) setempat (kabupaten Konawe)."
Masih dilansir dari Suara, sejauh ini polisi telah mengungkap terdapat 56 desa fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Laode menegaskan akan mengusut tuntas kasus tersebut. "(KPK) Memastikan kasusnya ditindaklanjuti sampai putus dan berkekuatan hukum tetap," kata Laode.
Sebelumnya, Sri mengaku menemukan kejanggalan dalam program dana desa pemerintah. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo alias Jokowi berkomitmen untuk memajukan puluhan ribu desa di Indonesia dengan cara menyalurkan dana dari pemerintah pusat ke desa-desa terpencil.
"Karena kemarin kami mendengar," kata Sri. "Dengan salah satu pihak yang menyampaikan ada dana desa untuk desa yang ternyata baru saja dibuat."
Untuk melakukan inventarisasi desa-desa yang ada, Sri akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. "Kami akan melakukan verifikasi atas fenomena itu, karena ada transfer dan setiap tahun," lanjut Sri.
Untuk memastikan agar dana desa yang dikirimkan oleh pemerintah bisa tepat sasaran maka perlu adanya identifikasi. "Kita akan lihat seluruh prosedurnya supaya jangan sampai ada statement-statement seperti itu yang kemudian menimbulkan persoalan jumlah desanya berapa, lokasinya dimana dan bagaimana transfernya," pungkas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
(wk/zodi)
