Gibran Bakal Jadi Cawalkot Lewat 'Bypass', PDIP Solo Meradang
Nasional

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo menyayangkan figur yang enggan melalui mekanisme penjaringan dari bawah dan langsung menempuh jalur 'bypass' demi meraih posisi yang diinginkannya.

WowKeren - Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka semakin mantap untuk menjadi Wali Kota Solo. Kendati pintu DPC PDI Perjuangan Solo untuknya sudah tertutup, kekinian Gibran disebut-sebut bakal tetap melaju di Pemilihan Walkot Solo usai "melobi" Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, pun angkat bicara perihal situasi tersebut. Menurutnya DPP PDIP melakukan kesalahan besar apabila tetap merekomendasikan Gibran sebagai Cawalkot Solo.

Tak main-main, bahkan Rudy menuding partai bakal selesai lantaran tak mengindahkan aturan internal. Aturan yang dimaksudnya adalah Peraturan Partai Nomor 24 Tahun 2017 yang mengizinkan DPC untuk melakukan penjaringan internal apabila memperoleh suara minimal 25 persen.

"Sekarang gini, tinggal DPP saja, membuat aturan itu mau dipakai atau enggak," kata Rudy, seperti dilansir Detik News pada Selasa (12/10). "Kalau DPP membuat aturan tidak dipakai ya selesai partai. Berarti melanggar peraturan partai nomor 24 Tahun 2017, gitu aja."


Lebih lanjut, Rudy pun turut menyayangkan orang yang enggan mengikuti mekanisme penjaringan dari bawah dan langsung menempuh jalur "bypass" ke DPP PDIP. Rudy memang tak menyebutkan nama, namun sindiran itu rasanya memang diarahkan kepada Gibran yang diketahui telah "melobi" Megawati.

Menurut Rudy, akan menjadi preseden buruk apabila rekomendasi tetap diberikan kepada orang yang tak mendapat dukungan dari bawah melalui mekanisme penjaringan. Apalagi bila sampai membawa pengaruh keluarga demi mengamankan suatu posisi yang diinginkan.

"Kira-kira kalau anak saya daftar (lewat DPP) akan diterima (jadi) Sekjen atau Ketum, enggak? Kan gitu," tutur Rudy. "Ini bisa menjadi preseden buruk. Buat apa mengeluarkan peraturan partai?"

Wali Kota Solo itu lantas membandingkan langkah politik sejumlah pejabat dari PDIP dengan kasus ini. Sebagai contoh ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta yang menurutnya telah dijaring oleh DPD DKI. Atau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang merupakan hasil penjaringan DPD Jawa Tengah serta DPC di bawahnya.

Rudy pun mementahkan anggapan bahwa ia menolak Gibran demi kepentingan tertentu. "Saya tidak punya kepentingan apapun kecuali membesarkan PDIP dan meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk diri sendiri," pungkasnya tegas.

(wk/elva)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru