Berdasarkan hasil riset Setara Institute, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masuk dalam 10 besar wilayah dengan angka pelangggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tertinggi.
- Bertilia Puteri
- Senin, 25 November 2019 - 16:46 WIB
WowKeren - Setara Institute mengungkapkan daftar 10 provinsi dengan angka pelangggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tertinggi. Jawa Barat menjadi daerah paling intoleran selama 12 tahun terakhir, sedangkan Derah Istimewa Yogyakarta (DIY) masuk ke dalam daftar 10 besar pada lima tahun terakhir ini.
"Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur adalah 3 daerah tertinggi dari kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia selama 12 tahun terakhir," ungkap Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan, Minggu (24/11). "Dalam lima tahun terakhir, lima teratas enggak berubah tapi DIY masuk, Banten naik dan Sumatera Utara turun. NTB keluar dari 10 besar, ini membuktikan bahwa dalam lima tahun terakhir sebenarnya ada perbaikan dari berbagai visi."
Berikut adalah 10 besar wilayah intoleran berdasarkan hasil riset Setara Institute:
- Jawa Barat 162 peristiwa
- DKI Jakarta 113 peristiwa
- Jawa Timur 98 peristiwa
- Jawa Tengah 66 peristiwa
- Aceh 65 peristiwa
- Daerah Istimewa Yogyakarta 37 peristiwa
- Banten 36 peristiwa
- Sumatera Utara 28 peristiwa
- Sulawesi Selatan 27 peristiwa
- Sumatera Barat 23 peristiwa
Menanggapi hasil riset Setara Institute tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pun buka suara. "Saya enggak tahu persis ya (laporan Setara Institute), dasarnya apa saya kan enggak tahu," terang Sultan di GOR Amongrogo, Yogyakarta, pada hari ini (25/11).
Meski demikian, Sultan mengaku tak mempersoalkan laporan lembaga tersebut. Sultan mengaku bahwa Pemda DIY sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka intoleransi di Yogyakarta.
Sayangnya, kasus intoleransi dengan model baru masih kerap terjadi di masyarakat. "Hanya sekarang modelnya (intoleransi) alasannya kearifan lokal, kan gitu, ganti motif, ganti isu," ungkap Sultan.
Salah satu kebijakan Pemda DIY dalam memberantas intoleransi adalah dengan menyebarkan literasi kepada masyarakat. Sultan juga mengungkapkan bahwa berbagai kebijakan telah dikeluarkan Pemda DIY dan instansi lainnya untuk mencegah kasus intoleransi kembali terulang.
"Makanya kita juga sering keras kalau ada hal-hal yang kurang berkenan," pungkas Sultan. "Ya (seperti) Masjid Agung (Kagungan Ndalem) pun Keraton tidak boleh saya gunakan untuk kepentingan lain, itu semua kan hanya untuk (melawan) intoleransi."
(wk/Bert)
