WowKeren - Baru-baru ini wacana pemilihan Presiden oleh MPR RI kembali ramai dibicarakan. Wacana ini muncul menyusul rencana amandemen UUD 1945 hingga evaluasi Pemilihan Kepala Daerah langsung oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pun ikut angkat bicara terkait hal tersebut. Menariknya, PBNU justru mengusulkan agar presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh MPR.

Informasi ini disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet dalam pertemuan di Gedung PBNU pada Rabu (27/11) kemarin. Menurut Bamsoet, usulan itu didasarkan pada keputusan Munas NU pada 2012 lalu.

"Pemilihan presiden dan wakil presiden (melalui MPR) lebih tinggi kemaslahatannya ketimbang langsung karena lebih banyak madlaratnya," ujar Bamsoet. "Itu adalah hasil Munas NU di Pesantren Kempek, di Cirebon pada Tahun 2012."

Tak ayal pendapat PBNU ini menuai perhatian banyak pihak. Termasuk dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief. Ia pun mempertanyakan sikap yang diambil PBNU tersebut dan menilai ada yang rancu di baliknya.

Untuk membuktikan asumsinya, Andi lantas membuka dokumen hasil Munas NU Tahun 2012 yang dijadikan rujukan pernyataan mereka. Ia pun mengklaim tak ada pernyataan terkait presiden dan wakil presiden yang kembali dipilih oleh MPR di dokumen tersebut.

"Saya baru buka dokumen Munas NU tahun 2012," ujar Andi lewat Twitter-nya pada Kamis (28/11). "Tidak ada kalimat satu pun hasil Munas yang menyebutkan bahwa pemilihan Presiden kembali dipilih MPR seperti jaman Orba."

Menurut Andi, sejumlah tokoh intelektual NU di era orde baru justru memperjuangkan agar presiden dipilih rakyat secara langsung, bukan ditunjuk MPR. Sehingga, bertolak belakang dengan pendapat sekarang.

"Tahun 1990 an tokoh dan intelektual NU termasuk berjuang agar Presiden tidak dipiiih MPR," cuitnya. "Ada apa NU sekarang?"

Sebelumnya sejumlah pihak telah memberikan tanggapannya terkait pernyataan PBNU ini. Seperti Partai NasDem yang menyepakati PBNU, namun PDI Perjuangan yang meminta agar usulan itu dikaji mendalam karena "menyalahi" semangat amandemen konstitusi di era reformasi.