WowKeren - Kementerian Keuangan lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berhasil membongkar penyelundupan kendaraan mewah yang masuk ke Indonesia. DJBC pun bekerja sama dengan Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung dalam membongkar masuknya kendaraan mewah ilegal ini di Pelabuhan Tanjung Priok.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, lantas mengungkapkan modus penyelundupan kali ini. Rupanya, aksi tersebut dilakukan dengan memberitahukan barang tidak sesuai dengan isi sebenarnya.

"Kita hari ini melakukan penertiban penangkapan kendaraan bermotor di Tanjung Priok. Di depan ini adalah sebagian dari contoh motor yang diselundupkan," ungkap Sri Mulyani di Pelabuhan Tanjung Priok pada Selasa (17/12). "Penyelundupan menggunakan kontainer masuk melalui Tanjung Priok."

Sri Mulyani lantas mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 2016 hingga 2019, terdapat 22 kasus penyelundupan sepeda motor yang ditangani oleh Bea Cukai. Jumlah kasus penyelundupan motor di tahun 2019 pun meningkat drastis dibandingkan dengan 2018.

"Jumlah motor tadi kasusnya hanya 22 tapi jumlah motor yang diselundupkan 3.956 total seluruh Indonesia. Dan sekali lagi yang terbesar di tahun 2019 (ada) 2.693 motor sendiri," ungkap Sri Mulyani. "Kemudian tahun 2018 (ada) 127. Jadi ada pelonjakan luar biasa dari 2018 ke 2019."

Nilai motor hasil selundupan tersebut mencapai lebih dari Rp 13 miliar. Sedangkan kasus penyelundupan mobil juga meningkat di tahun 2019 dengan nilai mencapai lebih dari Rp 315 miliar.

"Jadi jumlah mobil 91 itu terdiri dari 7 mobil dalam 5 kasus tahun 2018," terang Sri Mulyani. "Dan tahun 2019 itu 84 mobil sendiri itu 57 kasus jumlah mobilnya 84. Jadi total mobil 91."

Meski demikian, Sri Mulyani belum bisa memastikan alasan pasti peningkatan jumlah penyelundupan kendaraan tahun ini. Namun ia menduga bahwa salah satu penyebabnya adalah banyak yang berminat memiliki mobil dan motor mewah di Indonesia, hingga berani melakukan penyelundupan demi mendapatkannya.

"Tapi kenaikan kan luar biasa di 2019 ini. Mungkin ya mereka menganggap Bea Cukai dalam posisi terlena atau waktu itu dalam situasi transisi kabinet sehingga pemerintah tidak melihat, saya enggak tahu," tutur Sri Mulyani. "Tapi yang jelas kenaikannya luar biasa banyak di 2019."