Jubir PKS, Muhammad Kholid, menilai pemerintah terlalu lembek dalam menghadapi klaim Tiongkok terhadap Laut Natuna. Menanggapinya, Dahnil Anzar pun buka suara.
- Elvariza Opita
- Sabtu, 04 Januari 2020 - 18:13 WIB
WowKeren - Masalah klaim Tiongkok terhadap Laut Natuna, Kepulauan Riau terus menjadi pembahasan panas di Indonesia. Pasalnya Tiongkok diketahui tak ingin mundur dari perebutan tersebut, sedangkan Indonesia jelas bersikeras mempertahankan kedaulatannya.
Namun pemerintah tampaknya lebih ingin menampilkan sisi "santai" ketika berusaha mempertahankan kedaulatan Natuna. Terbukti dari pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mengaku akan menempuh jalur diplomasi.
Keputusan Prabowo ini pun langsung menuai reaksi keras dari Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid. Tak hanya "menyerang" Prabowo, Kholid juga ikut mengkritik Presiden Joko Widodo atas keputusan tersebut.
"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa," kata Kholid, Sabtu (4/1). "Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap."
"Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas. Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional, harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia," imbuh Kholid, dilansir CNN Indonesia.
Kritikan itu pun langsung dibalas oleh Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan tegas Dahnil menilai bahwa PKS sedang berusaha menurunkan wibawa Prabowo.
"Pernyataan PKS saya pahami sebagai pernyataan politik yang sarat dengan modus men-donwgrade Menhan," ujar Dahnil, dikutip dari Twitter resminya. "Abai dengan fakta bahwa sikap Menhan ya sama dengan seperti disampaikan Menlu sebagai otoritas diplomasi luar negeri."
Dahnil lantas menjelaskan alasan mengapa Prabowo memilih menempuh jalur diplomasi dalam menyelesaikan masalah Natuna. Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.
"Sesuai dengan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Dan prinsip pertahanan kita yang defensif, bukan ofensif," pungkas Dahnil. "Maka penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip di atas. Maka langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan."
(wk/elva)
