Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan tak terlibat dalam kasus suap oleh Caleg Harun Masiku dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun pengakuan Hasto ini langsung dimentahkan Andi Arief.
- Elvariza Opita
- Sabtu, 11 Januari 2020 - 11:22 WIB
WowKeren - OTT yang dilakukan KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu (8/1) lalu masih bergulir panas. Apalagi kekinian Wahyu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap bersama dengan empat orang lain.
Salah satu tersangka lain adalah Caleg dari PDIP, Harun Masiku. Harun diduga berusaha menyuap Wahyu dengan uang sebesar Rp900 juta agar bisa meloloskannya menjadi anggota DPR RI pergantian antar waktu (PAW), menggantikan Caleg Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia sebelum dilantik.
Belakangan tak hanya Harun yang diduga terlibat dalam kasus suap itu. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, disebut-sebut juga terlibat aktif dalam kasus suap tersebut.
Menanggapi isu tersebut, Hasto pun angkat bicara. Ditemui pada Jumat (10/1) kemarin, Hasto secara tersirat menegaskan tak terlibat dalam kasus suap itu. Hasto pun menilai saat ini dirinya tengah dipojokkan oleh pihak tertentu.
Pernyataan Hasto ini pun langsung menarik perhatian banyak pihak, termasuk Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief. Politikus yang pernah terjerat kasus penyalahgunaan narkotika itu mengklaim sudah bisa menerka skenario yang akan digunakan PDIP dalam kasus ini.
Lewat cuitan di Twitter pribadinya, Andi menyebut Hasto akan cuci tangan atas segala kasus yang menjeratnya. Ia bahkan mengaitkan penyelesaian kasus ini dengan kekuasaan PDIP di Indonesia yang saat ini memang dalam posisi puncak.
"Mereka berkuasa, bisa melakukan apa saja. Bisa melawan penggeledahan, bisa sembunyi di markas senjata, bisa mengubah BAP, bisa mengganti tim satgas kasus," cuit Andi pada Sabtu (11/1) pagi. "Namun tidak bisa mengubah fakta bahwa ada dua staf sekjen berkuasa itu terlibat bukan inisiatif pribadi."
Andi bahkan mengaku sangsi kasus suap KPU ini akan berjalan dengan adil. "Tidak akan ada keadilan dalam kasus komisioner KPU. Ini gambaran besar tak akan ada keadilan dalam kasus2 korupsi besar," imbuhnya.
(wk/elva)
