Masalah gagal bayar polis asuransi BUMN Jiwasraya terus bergulir panas. Selain perkara hukum soal pelaku yang 'bermain' di balik kasus, masalah pengembalian dana nasabahnya pun menuntut untuk diselesaikan.
- Elvariza Opita
- Rabu, 12 Februari 2020 - 20:27 WIB
WowKeren - Kasus gagal bayar polis asuransi BUMN Jiwasraya masih menjadi bola panas. Selain perkara hukumnya, yakni soal pelaku yang "bermain" dibelakangnya, masalah pembayaran polis pun menuntut untuk diselesaikan.
Terkait masalah kedua inilah yang belakangan diungkit oleh nasabah korban gagal bayar polis Jiwasraya. Tak hanya pembayaran klaim yang terhambat, baru-baru ini mereka juga mengaku tersakiti dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sebelumnya, Sri Mulyani itu menegaskan tak mau asal-asalan dalam menggelontorkan dana untuk mengatasi persoalan Jiwasraya. Ia tidak ingin masyarakat beranggapan jika negara dengan mudah mengatasi permasalahan perusahaan pelat merah dengan menggunakan APBN.
"Kalau tidak, nanti orang akan gampang, oh ini miliknya pemerintah, lalu dirusak-rusak saja. Nanti kemudian kalian akan bilang oh kepercayaan kepada pemerintah rusak, maka menteri keuangan akan bail in memberikan dana," katanya, Jumat (7/2).
Menanggapinya, Machril sebagai salah satu nasabah Jiwasraya mengaku tak memiliki keterkaitan dengan kasus hukum yang berjalan. Mereka selama ini bersuara demi menuntut pengembalian klaim yang sudah jatuh tempo.
"Satu orang pun tidak terlibat dengan kejadian tersebut. Jadi jangan dikaitkan, itu yang menyakitkan, itu yang kami tegaskan. Terus terang penjelasan Bu Sri Mulyani itu kami tidak suka," katanya, Rabu (12/2).
Nasabah lainnya, Tomy Yusman mengaku tidak setuju dengan rencana Kementerian BUMN memprioritaskan nasabah polis tradisional dan pemegang dana pensiun. Menurutnya, perusahaan asuransi jiwa pertama di Indonesia itu justru mampu bangkit dari keterpurukan masa lalu karena ditopang penjualan produk JS Saving Plan.
"Jiwasraya itu bisa hidup kembali dari uang kami, nasabah saving plan. Dari jauh hari mestinya dia sudah bangkrut kan, ternyata kami yang membiayai itu," tegasnya. "Kenapa sekarang giliran untuk bayar kembali ke kami, kami malah di belakang? Itu yang kami tidak setuju."
Di sisi lain, pemerintah sudah menegaskan bahwa pengembalian polis asuransi nasabah merupakan prioritas. Alasan itu pula yang membuat Kementerian BUMN mati-matian menolak pembentukan Panitia Khusus Jiwasraya di DPR RI.
(wk/elva)
